Video Ganti Presiden Dilaporkan

Penulis: Akmal Fauzi Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 08:25 WIB Politik dan Hukum
Video Ganti Presiden Dilaporkan

MI/AKMAL FAUZI
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Ade Irfan Pulungan mendatangi Bareskrim Polri terkait viralnya video anak-anak berseragam Pramuka yang berteriak yel-yel atau ucapan 2019 Ganti Presiden, Kamis (8/11).

DIREKTORAT Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendatangi Bareskrim Polri terkait dengan viralnya video anak-anak berseragam pramuka yang berteriak yel-yel atau ucapan 2019 Ganti Presiden.

Kedatangan itu untuk memberi penjelasan sebagai tindak lanjut laporan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai vidoe yang viral di media sosial tersebut.

"Hasil kajian KPAI, kasus itu untuk ditindaklanjuti Bareskrim," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Ade Irfan Pulungan.

Menurut Irfan, Bareskrim Polri meminta penjelasan mengenai video tersebut untuk ditindaklanjuti. Masalah tersebut perlu untuk ditindaklanjuti ke proses hukum lantaran diduga terjadi tindak pidana yakni melanggar UU Perlindungan Anak.

"Masalah ini bukan soal kampanye pasangan calon tertentu, tetapi lebih ke persoalan perlindungan anak. Jelas itu mengeksploitasi anak di bawah umur," imbuh Irfan.

Kasus ekspolitasi anak ini bukan pertama terjadi. Sebelumnya ada beberapa temuan seperti kejadian di SMA Negeri 87 Jakarta, yakni salah satu guru di sekolah berinisial NK memberikan doktrin anti-Jokowi kepada para murid.

"Termasuk adanya anak di bawah umur di aksi demo kalimat tauhid beberapa waktu lalu, dimanfaatkan dan diikutsertakan. Ini tentu sangat disayangkan."

Menurut undang-undang, pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik merupakan pelanggaran. Situasi pada kegiatan politik berpotensi menimbulkan dampak buruk pada tumbuh kembang anak dan fungsi sosialnya.

Kegiatan politik, kata Irfan, rentan terhadap konflik karena adanya perbedaan pandangan atau sikap yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan atas permasalahan yang terjadi pada bangsa dan negara.

"Tentu ini perlu ditindaklanjuti. Anak didoktrin dengan narasi negatif, padahal mereka belum sebagai pemilih di pemilu. Ini yang perlu ditindaklanjuti," ujarnya

Kirim surat

Ketua KPAI Susanto sudah mengirim surat ke Bareskrim Polri terkait dengan kasus itu. Ia meminta Polri untuk membantu melacak tempat kejadian dan orang-orang yang ada di dalam video tersebut.

"Kami sudah kirim surat ke Polri. Kami sedang mendalami pengaduan tersebut. Data dan informasi terus kita kumpulkan dari berbagai sumber. Jadi mohon ber-sabar," jelas Susanto.

Video berdurasi 20 detik tersebut memperlihatkan sejumlah siswa berseragam pramuka diajak menyerukan yel-yel 2019 ganti presiden. Di awal video, seorang lelaki dalam video tersebut meng-angkat satu tangan kanannya dan menyerukan takbir lalu diikuti para siswa. Setelah itu, lelaki tersebut berseru, "2019!" Sontak para siswa menjawab, "Ganti presiden 2019."

Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Budi Waseso atau biasa dikenal dengan Buwas angkat bicara. Ia memastikan yang ada di dalam video tersebut bukanlah seragam pramuka, melainkan hanya mirip. Pihaknya telah mendalami video yang viral tersebut bersama dengan tim dari kwarnas dan kwarda.

"Kami berkesimpulan bahwa ternyata mereka memang bukan pramuka," tegasnya. (P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More