NTT Darurat Perdagangan Orang

Penulis: Micom Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 08:45 WIB Nusantara
NTT Darurat Perdagangan Orang

Ilustrasi

INSTITUSI keagamaan diminta berperan aktif memberantas praktik kejahatan imigrasi dan perdagangan orang yang kian marak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Permintaan itu disampaikan sejumlah aktivis yang berkumpul di Labuan Bajo, NTT, pada 31 Oktober-2 November. Mereka membentuk koalisi Zero Trafficking Network. Sekitar 42 orang yang berkumpul dari beragam organisasi masyarakat sipil, juga perwakilan pemerintah, peneliti, akademisi dan staf media.

Organisasi kemanusiaan Katolik Belanda, Mensen met een Missie, mendukung penyelenggaraan pertemuan itu. Lennard Roubos, perwakilan dari organisasi itu, ikut hadir.

NTT sesungguhnya darurat praktik perdagangan orang. Pada tahun ini, sudah 90 jenazah buruh migran dikirim dari luar negeri ke NTT, hampir semuanya adalah korban human trafficking.

Merujuk laporan sejumlah lembaga, mayoritas buruh migran yang saat ini bekerja di luar negeri pergi tanpa dokumen lengkap, mereka kemudian rentan menjadi korban perdagangan orang.

Dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Jumat (9/11), Max Regus yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, para peserta menganggap upaya menghapus praktik perdagangan orang ialah mimpi besar dan menyebutnya sebagai tantangan konkret, serentak panggilan kemanusiaan.

“Tantangan konkret—karena gerakan ini menghadirkan risiko yang tidak kecil. Panggilan—karena aktor (lembaga) yang terlibat dalam gerakan selalu dituntut terlibat secara aktif dalam menginisasi aksi-aksi cepat dan efektif dalam banyak wajah keterbatasan,” tukas Regus.

Dibantu fasilitator Endah Nirarita dari MDF-PI dan Mulyadi Cakmul dari Migrant Care, dalam pertemuan itu para peserta merefleksikan pengalaman perjuangan di lapangan dan juga proses pendampingi korban human trafficking.

Mereka kemudian menemukan delapan elemen dan isu yang disebut perlu dan harus diubah dalam kerangka gerakan melawan perdagangan orang, yakni eksekutif, aparat penegak hukum, tokoh agama, masyarakat desa, media, aspek ekonomi, korporasi (aktor intelektual) dan aspek regulasi/kebijakan.

“Perubahan positif, konstruktif, dan prospektif kedelapan elemen kunci ini dianggap dan ditempatkan sebagai entry point utama untuk mendobrak semua kebuntuan dalam konteks pengiriman tenaga kerja ke luar legeri dan perlawanan terhadap human trafficking,” kata Regus.

Pertemuan itu juga merumuskan sejumlah rekomendasi, yang dianggap mendukung perwujudan misi menghapus perdagangan orang.

Rekomendasi itu antara lain mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih detail dalam mengurai permasalahan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

“Semestinya, langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah niscaya dilandaskan pada harapan besar pencegahan human trafficking menuju zero trafficking. Selain itu, negara harus secara tegas mengadili dan menghukum setiap pihak yang terlibat dalam human trafficking,” kata Regus.

Peserta juga menyambut baik dan melihat secara positif kebijakan moratorium yang sudah ditempuh Pemprov NTT, merujuk pada apa yang disampaikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat usai dilantik beberapa waktu lalu, di mana ia menyatakan menghentikan pengiriman buruh migran dari provinsinya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More