Jubir: BIN tidak Terlibat Penangkapan Rizieq di Saudi

Penulis: Micom Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 08:25 WIB Politik dan Hukum
Jubir: BIN tidak Terlibat Penangkapan Rizieq di Saudi

Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto -- MI/ BARY FATHAHILAH

BADAN Intelijen Negara (BIN) tidak terlibat  penangkapan Habib Rizieq Shihab di Saudi sebagaimana dilansir oleh Twiter HRS. 

"Tuduhan BIN mengganggu HRS tidak benar. Apalagi menuduh bahwa anggota BIN mengontrak rumah di dekat kontrakan HRS, memasang bendera maupun mengambil CCTV. Semua hanya pandangan sepihak," ujar Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (9/11).

"Tuduhan pemasangan bendera Tauhid di tembok juga tidak ada bukti bahwa yang memasang adalah BIN, apalagi memfoto kemudian lapor ke Polisi Saudi," tambahnya.

Menurutnya, BIN justru menghendaki agar masalah cepat selesai dan tuntas, sehingga tidak berkepanjangan dan berakibat pada berkembangnya masalah baru. Apalagi kejadian itu berlangsung di luar negeri, di mana sistem hukum dan pemerintahannya berbeda.

Ia menekankan, BIN bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk HRS. Tidak benar jika ada anggapan bahwa HRS adalah musuh, semua adalah anak bangsa yang masing-masing memiliki pemikiran yang demokratis yang wajib dilindungi. Jika ada sesuatu yang kurang pas wajib diingatkan.

Saudi adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Operasi intelijen di negara lain  adalah dilarang. Mereka bisa dipersona non grata atau dideportasi atau bahkan dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku di negeri itu.

"Tidak benar ada dendam politik. BIN adalah lembaga negara yang tetap ada meskipun silih berganti kepemimpinan nasionalnya, dan berkewajiban menjaga agar program pembangunan berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Ia juga menyatakan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dengan duduk bersama maka semua bisa teratasi. 

Dalam hal ini, BIN tidak pernah mempermasalahkan aliansi politik HRS. Itu hak seseorang dan sah-sah saja. 

"BIN ingin agar anak bangsa ini tidak terpecah karena beda pandangan. Perbedaan adalah memperkaya khasanah kebangsaan dan bukan alasan untuk terpecah," ungkapnya.

Bagi BIN tidak mengenal istilah kriminalisasi, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum.

BIN selalu siap membantu HRS, sebagaimana Kedubes RI juga siap membantu jika HRS dalam kesulitan,  termasuk  memberikan jaminan atas pelepasan HRS.

"Jadi tuduhan bahwa BIN merekayasa penangkapan HRS oleh Polisi Saudi adalah hoaks," pungkasnya. (RO/OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More