PNS Dinkop Terlibat Joki CPNS

Penulis: (LN/N-3) Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 01:40 WIB Nusantara
PNS Dinkop Terlibat Joki CPNS

Lina Herlina

PETUGAS kepolisian menangkap dua pelaku perjokian tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM. Keduanya merupakan buruan aparat karena telah masuk daftat pencarian orang (DPO). Satu dari dua DPO joki tersebut ternyata PNS.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, kepada wartawan, kemarin, menjelaskan, kedua DPO yang tertangkap itu, yakni M Rusnan, 30, dan Andi Slamet alias Memet, 28. Keduanya tertangkap di rumah masing-masing. Rusnan warga Biringkanaya dan Memet warga Bontoala.

"Rusan diketahui sebagai pegawai swasta, sementara Memet tercatat sebagai PNS di Dinkop (Dinas Koperasi) Kota Makassar," jelas Dicky.

Menurut Dicky, peran dari Rusnan dan Memet ialah membuat identitas palsu. Identitas tersebut dipakai para joki untuk masuk ke ruang menggantikan peserta asli mengikuti tes tertulis CPNS. Dari penyelidikan petugas, ungkap Dicky, keduanya merupakan bagian dari jaringan nasional yang sudah bekerja bertahun-tahun. Mafia ini memiliki peran masing-ma-sing.

Ada yang berperan sebagai joki, ada yang berperan sebagai pembuat identitas palsu, dan ada yang berperan sebagai broker atau calo.

Memet, jelas Dicky, mengaku perannya hanya sebagai pembuat identitas palsu. Dari hasil kerjanya ini, dia dibayar Rp75 juta untuk tiga orang. Kedua pelaku disangkakan Pasal 263 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP yang merupakan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu dan atau turut serta melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun.

Sebelumnya, polisi sudah mengamankan enam orang, yakni empat joki, satu calo, dan satu peserta tes CPNS. "Dengan ditangkapnya dua orang tersebut, masih ada tujuh pelaku jaringan ini yang masuk daftar DPO. Kami terus mengejar mereka dan mengungkap mafia ini," janji Dicky.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More