Madura Butuh Penanganan Khusus

Penulis: (FL/N-3) Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 01:25 WIB Nusantara
Madura Butuh Penanganan Khusus

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta Pemprov Jatim membuat lembaga khusus bagi Madura. Tugasnya membuat strategi agar perekonomian Madura segera terangkat dan warganya sejahtera.

"Lembaga ini bisa berisi para bupati di Madura dan Pemprov Jatim, merumuskan bagaimana membangun Madura," kata Anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi, di Surabaya, kemarin.

Menurutnya, dengan dibentuk oleh Pemprov Jatim, upaya memajukan Madura menjadi efektif sebab ditangani orang Jatim yang lebih paham detail Madura seperti apa. Selama ini, pembangunan kawasan Suramadu ditangani Badan Pembangunan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dinilai gagal total dan tidak jelas apa yang sudah dilakukan.

"Makanya saya cukup lama berteriak-teriak agar BPWS dibubarkan saja anggaran miliaran rupiah tapi kinerjanya enggak jelas, untuk apa, dan apa yang dikerjakan. Maka bubarkan saja," kata Alyadi.

Aliyadi mengakui, banyak kendala agar Madura mampu segera mengangkat perekonomiannya. Salah satunya ialah SDM karena tidak semua masyarakat siap menerima masuknya investor. Apalagi, investor asing di sana. "Masih ada sebagian yang belum bisa menerima investor terutama asing. Mereka takut kultur dan budaya yang sarat dengan nilai-nilai agamais akan terkikis dan terganggu," ungkap Alyadi.

Soal SDM ini, menurutnya, menjadi masalah tersendiri. Hal penting yang butuh di bangun di Madura, sering menjadi ketakutan. Akibatnya ditolak. "Contohnya soal listrik, Madura itu kan butuh listrik, maka muncullah rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi mereka karena takut terus terjadi seperti kejadin di Jepang , Soviet, dan tempat lainnya, mereka menolak rencana itu," katanya.

Karena itu, Alyadi berharap semua stakeholders, pejabat, ulama, kiai, dan tokoh masyarakat bersama memberi pemahaman kepada masyarakat Madura agar bisa memahami kebutuhan untuk kemajuan Madura.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More