Utang Luar Negeri tidak Bisa Dikaitkan dengan Persoalan Politik

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Kamis, 08 Nov 2018, 20:05 WIB Ekonomi
Utang Luar Negeri tidak Bisa Dikaitkan dengan Persoalan Politik

Ist

PENGAMAT ekonomi dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Panutan Sulendrakusuma, menilai memasuki tahun politik pemahaman ekonomi terkait utang luar negeri kerap dikaitkan untuk menyerang kelompok tertentu. Padahal, kedua persoalan tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Pengertian utang luar negeri yang dimiliki Indonesia dalam jumlah banyak menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Padahal, isu tersebut dihembuskan untuk menyerang kelompok lain jelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Kenyataannya, pinjaman luar negeri demi pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi dalam negeri yang bisa dinikmati masyarakat.

Persoalan utang yang selama ini dibesar-besarkan, lanjut Panut, sudah diperhitungkan dampaknya oleh pemerintah. Dan kebijakan yang diambil tentunya memiliki kajian tersendiri yang tidak akan dibebankan kepada rakyat.

Kendati begitu, kalimat utang memiliki konotasi yang kurang nyaman didengar. Istilah utang, menurut Panut, secara kultural menginterpretasikan kegiatan ekonomi.

Sebetulnya, masih kata Panut, utang dalam pengertian ekonomi adalah mempertemukan antara pihak-pihak yang memang kelebihan uang.

"Contohnya utang luar negeri. Mendengar istilah utang terkadang memiliki konotasi yang kurang baik bagi masyarakat. Kalau boleh menceritakan, sewaktu saya mahasiswa kiriman dari orangtua terlambat kemudian saya utang ke kantin di sekolah. Apakah saya utang di kantin tersebut salah?" ungkap Panut saat talkshow di sebuah radio swasta di Jakarta, Kamis (8/11).

Dia mengutarakan, adanya buku Paradoks Indonesia yang belum lama ini beredar, seolah-olah Indonesia sedang mengalami krisis utang. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Apalagi dikaitkan dengan politik, Panut menyatakan kedua persoalan tersebut tidak memiliki kaitan.

"Kita masih ingat bahwa baru-baru ini ada buku yang berjudul Paradoks Indonesia. Persoalan itu padahal tidak masuk didalam rumusan ekonomi konstitusi. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat," cetusnya seraya menambahkan persoalan utang luar negeri saat ini seolah digiring ke dalam ranah politik sehingga isu tersebut menjadi sentimental.

"Secara tidak sadar masyarakat sudah mencampurkan pengertian hutang dalam kehidupan sehari hari. Jadi sebetulnya hutang itu adalah sesuatu yang netral yang tidak tepat jika dikaitkan dengan persoalan politik," pungkasnya. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More