KPK: Pengembalian Uang Hasil Korupsi tidak Hilangkan Tindak Pidana

Penulis: Nurjiyanto Pada: Kamis, 08 Nov 2018, 22:20 WIB Politik dan Hukum
KPK: Pengembalian Uang Hasil Korupsi tidak Hilangkan Tindak Pidana

MI/Adam Dwi

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menegaskan proses serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak korupsi yang mengembalikan uang hasil dugaan korupsinya tidak serta merta dihentikan. Pasalnya, secara ketentuan undang-undang hal tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak korupsi.

"Tentu tidak dihentikan dan menghilangkan pidananya karena memang peristiwa pidananya sudah selesai atau voltooid," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (8/11).

Ia juga menuturkan dengan adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan membuat pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) yang telah mengembalikan keuangan negara sebelum putusan pengadilan dijatuhkan proses hukumnya tetap berjalan.

Hal tersebut didasari sesuai pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

"Acuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi," ungkapnya

Sementara terkait mekanisme pengambalian gratifikasi dapat dipelaporan sejak awal yaitu dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Sehingga jika hal tersebuf baru dilaporkan saat proses hukum dilakukan maka tetap tidak menghapus jeratan pidana.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya mengapresiasi adanya pengembalian uang dari para tersangka korupsi. Namun hal itu tetap tidak akan menghilangkan jerat pidana serta proses hukum yang dijalani oleh para terduga koruptor.

"KPK menghargai pengembalian uang atau barang yang pernah diterima dan juga pengakuan meski tetap tidak menghapus proses dan pidananya," ujarnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More