Cegah Bencana, BNPB Harus Dilibatkan Perencanaan Pembangunan

Penulis: Abdus Syukur Pada: Kamis, 08 Nov 2018, 16:15 WIB Nusantara
Cegah Bencana, BNPB Harus Dilibatkan Perencanaan Pembangunan

MI/Abdus Syukur

BERBAGAI bencana rutin yang terjadi di Indonesia, seperti banjir bandang dan tanah longsor, disebabkan perencanaan pembangunan yang tidak terencana dan terkoordinasi dengan baik. 

Agar pembangunan dapat berjalan tanpa merusak lingkungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu dilibatkan dalam perencanaannya.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Evi Zainal Abidin, saat sekolah sungai untuk pencegahan banjir di Grati Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/11).

"Bencana yang timbul banyak disebabkan karena minimnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan. Namun jika terjadi bencana, yang paling disibukkan dan cenderung dipojokkan jadi kambing hitam adalah BNPB atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di daerah-daerah," kata Evi Zainal Abidin.

Menurut Evi, mengambing hitamkan BNPB maupun BPBD di daerah-daerah, tidak bisa terus dilakukan. Karena untuk mengatasi bencana, bukan semata-mata pada masalah penanganan tapi juga harus disertai pencegahan.

"Untuk mencegah agar tidak terjadi bencana, karena kerusakan lingkungan, BNPB di tingkat nasional atau BPBD di tingkat daerah, harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sejak dari awal. Seperti pendirian pabrik tidak bisa serta merta dilakukan, tanpa melihat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana," tegas Evi.

 

Baca juga: Penanganan Banjir dan Rob di Semarang Dipercepat

 

Sementara, Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Raditya Jati, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah di Indonesia, untuk memasukkan pengurangan risiko bencana maupun pencegahan bencana, dalam analisis dampak lingkungan (amdal), semua pembangunan.

"Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sudah mulai memasukan pengurangan risiko maupun pencegahan bencana itu, menjadi salah satu syarat dalam amdal yang harus dipenuhi. Kami merespon dan terus mendukungnya. Karena pencegahan bencana harus dilakukan sejak awal dimulai dari perencanaan pembangunan," ujar Raditya.

Disampaikan, bencana rutin yang terjadi di Indonesia, setiap tahunnya mendatangkan kerugian sekitar Rp30 triliun. Itupun tidak termasuk dalam bencana besar tertentu seperti gempa dan tsunami di Lombok, Palu dan Donggala beberapa waktu lalu.

"Kerugian Rp30 triliun itu hanya bencana yang rutin saja, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) itu lain lagi, sudah Rp211 triliun sendiri dan belum bencana besar tertentu seperti tsunami. Makanya pengurangan risiko bencana masuk dalam bagian amdal, menjadi penting," tegas Raditya. (OL-3)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More