KPK: Imigrasi Jangan Membantah Pegawainya yang Terlibat Pelarian Eddy Sindoro

Penulis: Antara Pada: Kamis, 08 Nov 2018, 15:49 WIB Politik dan Hukum
KPK: Imigrasi Jangan Membantah Pegawainya yang Terlibat Pelarian Eddy Sindoro

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pihak Ditjen Imigrasi yang membantah bahwa pegawainya terlibat membantu pelarian mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

"Kami membaca informasi bahwa pihak imigrasi membantah keterlibatan salah satu pegawainya yang namanya muncul pada dakwaan terhadap Lucas," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Lucas merupakan seorang pengacara yang menyarankan Eddy melepas status warga negara Indonesia untuk membuat paspor negara lain, yaitu agar lepas dari jerat hukum sejak Eddy ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016.

"Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah menguraikan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, termasuk salah satu pegawai imigrasi yang diduga memiliki peran dan menerima sejumlah uang," ucap Febri.

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa dalam proses penyidikan di KPK, petugas imigrasi itu telah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK dan mengembalikan uang Rp30 juta yang diduga diterima sebelumnya terkait dengan perkara ini.

Pengembalian tersebut, ungkap Febri, masuk sebagai salah satu bukti di mana nantinya pada persidangan akan dibuka bersamaan dengan bukti-bukti lainnya.

"Kami harap hal itu bisa memperjelas informasi terkait perkara ini dan karena proses ini sedang di persidangan, ada baiknya kita hormati dan simak persidangan yang terbuka untuk umum ini," tuturnya.

Dalam dakwaan terhadap Lucas, diketahui petugas imigrasi itu bernama Andi Sofyar.

Andi juga pernah diperiksa KPK pada 4 Oktober 2018 sebagai saksi untuk tersangka Lucas saat itu dalam proses penyidikan kasus menghalangi penyidikan perkara suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro (ESI). (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More