Penyediaan Rumah Abdi Negara Jadi Prioritas Pemerintah

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Rabu, 07 Nov 2018, 15:40 WIB Politik dan Hukum
Penyediaan Rumah Abdi Negara Jadi Prioritas Pemerintah

ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

KESEJAHTERAAN aparatur sipil negara, anggota TNI-Polri, menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah.

Saat memimpin rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan penyediaan rumah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja para abdi negara.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri. Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11).

Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, lanjut Presiden, bukan berarti pemerintah mengabaikan kesejahteraan abdi negara. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya penyediaan rumah layak bagi abdi negara.

Baca Juga:

60 Ribu Motor Listrik Siap Diproduksi

 

Selain itu, ia berharap program ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan. Untuk model pembiayaan, Jokowi menambahkan tak menutup kemungkinan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, swasta, maupun BUMN.

 

"Kemudian hunian ini vertikal atau tidak, kedua mengenai aksesibilitas ke tempat kerja dan kemudian juga berkaitan terintegrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan menopang kawasan tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menepis anggapan kebijakan tersebut berhubungan dengan tahun politik.

"Ini kan sudah pernah dibahas satu kali sebelum pelaksanaan pilpres. Jadi kita concern dari presiden dan pemerintah, jangan sampai ASN, TNI, Polri ketika pensiun enggak punya rumah milik atau pribadi untuk mereka," tandasnya.(OL-5)

Berita Terkini.

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More