AS Gagal Memeras Iran

Penulis: Smith Alhadar Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education Pada: Rabu, 07 Nov 2018, 04:45 WIB Opini
AS Gagal Memeras Iran

AFP

PADA 5 November, AS menerapkan paket sanksi ekonomi tahap kedua terhadap Iran, yang meliputi perbankan, pengapalan, dan energi. Sanksi itu tentu sangat berat karena Iran sedang dililit permasalahan ekonomi yang serius dan tak kurang dari 80% pendapatan luar negeri Iran berasal dari sektor migas.

Pada Agustus silam, AS menerapkan sanksi tahap pertama pada pembelian atau akuisisi dolar AS oleh Pemerintah Iran, serta transaksi-transaksi finansial tertentu setelah AS secara sepihak mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran pada Mei silam.

AS mengancam sanksi bagi negara mana pun yang membeli minyak Iran kecuali Tiongkok, India, Turki, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Italia, dan Yunani. Sayang, Indonesia tidak diberi perkecualian sebagaimana delapan negara tersebut. Padahal, impor minyak dan gas Indonesia dari Iran cukup besar.

Tahun lalu Indonesia mengimpor satu juta barel minyak dan 500 ribu metrik ton kondensat dari Iran. Dengan sendirinya, sanksi AS terhadap Iran ikut merugikan Indonesia. Seharusnya sejak Donald Trump memenangi Pilpres pada 2016, Indonesia sudah harus mengantisipasinya. Toh, sejak masa kampanye Trump sudah mengecam JCPOA yang dipandang terlalu menguntungkan Iran.

Tak pelak, sanksi-sanksi itu bertujuan memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA. Penandatangan JCPOA yang lain, yaitu Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa, menolak mengikuti langkah AS karena tidak ada alternatif lain yang tersedia. Mereka juga menganggap kesepakatan nuklir Iran merupakan hasil perundingan terbaik untuk mencegah proliferasi senjata nuklir.

Lebih jauh, mereka ingin mempertahankan kepentingan ekonominya di Iran. Sejauh ini, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan Iran patuh pada kesepakatan itu. JCPOA mengharuskan Teheran membatasi pengayaan uranium hingga tidak memungkinkan negara mullah itu membuat bom atom setidaknya sampai 2025. Sebagai imbalan, Iran diizinkan mengekspor migas ke pasar global.

Trump berupaya mengubahnya. Tak kurang dari 12 poin diajukan AS kepada Iran, di antaranya, menghentikan pengayaan uranium dan program rudal balistik untuk selamanya, dan memberi akses tanpa batas pada IAEA, termasuk pada area militernya sebagai syarat pembebasan dari sanksi. Iran menolak. Memang berat bagi Iran untuk menghentikan program rudal balistiknya di saat Israel terus mengancam dan AS menimbun kekuatan militernya di Teluk.  

Sementara itu, mengizinkan IAEA masuk ke seluruh situs militernya sama artinya dengan menggadaikan kedaulatannya di bidang pertahanan. Karena itu, Teheran mencurigai bahwa sesungguhnya Washington ingin regime change.

Pada akhir Desember 2017 sampai awal Januari 2018 rakyat Iran di 80 kota berdemonstrasi akibat meningkatnya harga bahan pokok dan korupsi. Pada Juli, kembali rakyat turun ke jalan akibat anjloknya nilai mata uang Iran hingga lebih dari 100%. Rakyat Iran bahkan menuntut Presiden Hassan Rouhani turun dan menyebut pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khamenei sebagai diktator. Maka dari itu, dengan sanksi terbaru ini diharapkan akan muncul demonstrasi yang lebih besar.

Memang, tidak dapat dimungkiri, sanksi AS telah menggigit Iran. Ekspor minyak Iran sudah turun sejak AS mundur dari JCPOA. Dalam rangka meredam sanksi itu, UE menghidupkan UU Tahun 1996 yang melarang perusahaan dan pengadilan anggota UE tunduk pada sanksi AS.     

Mereka juga sedang mencari cara untuk menciptakan mekanisme pembiayaan perdagangan UE-Iran untuk menghindari sanksi AS. Akan tetapi, diragukan perusahaan besar yang punya bisnis di AS akan tunduk. Kenyataannya, Maersk Tankers, raksasa pengapalan kontainer asal Denmark, telah menghentikan bisnis di Iran. Dan perusahaan minyak raksasa Prancis, Total, menyatakan akan mundur dari proyek miliaran dolar untuk mengembangkan ladang gas di Iran.

Memang delapan negara diberi pengecualian dari sanksi. Namun, ini hanya bersifat sementara. India masih akan terus membeli minyak Iran, tetapi dengan volume yang berkurang. Tiongkok sedang bernegosiasi dengan AS dalam perang dagang kedua negara. Kalau AS memberi konsesi, bisa jadi Beijing akan menghentikan pembelian minyak Iran.

Teheran pun dirugikan dengan komitmen OPEC, terutama Arab Saudi yang meningkatkan produksinya untuk menutupi minyak Iran yang hilang di pasaran guna menahan kenaikan harga minyak dunia. Menghadapi kesulitan ini, Teheran berusaha menjaga komitmen UE dan negara pendukung lainnya, termasuk Rusia, yang bertekad tetap membeli minyak Iran untuk dijual ke pihak ketiga dengan mencari mekanisme yang akan memungkinkannya mengembangkan kerja sama dengan Iran.

Di bawah kesepakatan penukaran minyak dengan barang antara Rusia dan Iran pada 2014, Moskow menjual minyak Iran ke pihak ketiga, sedangkan Teheran menggunakan pendapatan dari penjualan itu untuk membayar barang dan jasa Rusia.

Di dalam negeri, Presiden Iran Hassan Rouhani merombak kabinet dan mengubah kebijakan ekonomi. Setelah mengganti tim ekonomi, pemerintah menawarkan insentif harga dan pajak kepada investor swasta untuk mengambil alih proyek-proyek pemerintah yang mangkrak dan membantu mendorong ekonomi.

Iran juga berusaha melepaskan APBN dari ketergantungan pada migas yang menyumbang 65% devisa kepada negara. Pemerintah pun meningkatkan pendapatan dari pajak. Selain itu, kebijakan finansial juga dibutuhkan untuk meredam sanksi AS.
Kemampuan AS menerapkan sanksi finansial terutama bersumber dari integrasi sistem perbankan global. Semakin Iran bersandar pada sistem yang terintegrasi ini, semakin rentan ia pada sanksi AS. Teheran telah mulai menjauhi sistem yang didominasi AS ini dengan bertukar mata uang Turki.

Ikhtiar Iran ini, ditambah dukungan UE, Rusia, Tiongkok, dan India,  memang belum cukup untuk meredam gigitan sanksi AS. Namun, setidaknya ekonomi Iran tidak runtuh dan rezim Iran masih akan bertahan karena pengalaman hidup dengan sanksi sejak revolusi 1979 dan dukungan rakyatnya.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More