Timses Prabowo-Sandi: Pernyataan Bupati Boyolali Wajar Sebagai Kader PDIP

Penulis: Antara Pada: Senin, 05 Nov 2018, 19:44 WIB Politik dan Hukum
Timses Prabowo-Sandi: Pernyataan Bupati Boyolali Wajar Sebagai Kader PDIP

MI/Susanto

BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo/Sandi mengkritik pernyataan Bupati Boyolali Seno Samodro yang mengajak warganya agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada Pilpres 2019. Namun, sebagai Kader PDI Perjuangan yang megusung Jokowi-Ma'ruf Amin, sikap politik tersebut dinilai wajar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BPN Prabowo/Sandi, Yandri Susanto, di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, hari ini. Dia menilai wajar ketika Seno sebagai kader PDI Perjuangan mengajak para kadernya tidak memilih Prabowo. Menurut dia, menjadi hal aneh ketika Seno sebagai kader PDIP mengajak untuk memilih Prabowo pada Pilpres 2019.

Namun, lanjut Yandri, jika pernyataan Seno mengatasnamakan bupati, maka potensial melanggar UU 7/2017 tentang pemilihan umum. "Kalau pernyataan Seno tersebut mengatasnamakan Bupati Boyolali, yang bersangkutan patut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," katanya.

Yandri menekankan, "Kalau dia sampaikan atas nama bupati, dia melanggar Undang-Undang Pemilu dan bisa hukum pidana berlaku."

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo/Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyarankan Bupati Boyolali fokus pada tugas-tugas melayani masyarakat dan menghentikan politisasi pernyataan Prabowo.

Sebelumnya, Bupati Boyolali Seno Samudro mengajak warganya untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 karena sudah melontarkan pernyataan "tampang Boyolali".

Hal itu dikatakannya ketika berorasi dalam aksi "Save Tampang Boyolali" yang dilakukan Forum Boyolali Bermartabat di Gedung Balai Sidang Mahesa, Boyolali, Minggu (4/11). (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More