Pemerintah Tegas soal Bendera Tauhid

Penulis: MI Pada: Sabtu, 03 Nov 2018, 10:12 WIB Politik dan Hukum
Pemerintah Tegas soal Bendera Tauhid

ANTARA/Rajali Saragih

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak perlu memberikan pengakuan bahwa bendera yang dibakar anggota Banser NU di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, ialah bendera tauhid.

Menurut JK, seusai melantik praja muda IPDN Angkatan XXIX 2018 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jabar, kemarin, pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan apa pun terkait hal itu.

Kalla menekankan, pemerintah tak akan mengakui bahwa bendera yang dibakar merupakan bendera tauhid seperti yang diminta FPI. “Pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus ini harus itu.’’

Namun, Wapres memastikan pemerintah menghargai pihak-pihak yang mengakui bendera yang dibakar merupakan bendera tauhid.

Pembakaran bendera yang menurut Polri merupakan bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut kembali memicu unjuk rasa di Jakarta, kemarin. Demonstrasi sedianya juga akan dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, tetapi batal.

Menko Polhukam ­Wiranto menerima perwakilan demonstran di Kantor Kemenko Polhukam. Seusai pertemuan, Wiranto menyatakan akan menginisiasi pertemuan ormas-ormas Islam.

“Masalah (pembakaran bendera) ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Tidak bisa diselesaikan satu kelompok menjustifikasi, merasa benar, tidak bisa. Ini masalah umat Islam, yang harus diselesaikan oleh umat Islam,” kata Wiranto.

Sebelumnya, dia menegaskan bahwa unjuk rasa sama sekali tak relevan dilakukan karena Polri telah memproses kasus tersebut. Senada, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mempertanyakan tujuan unjuk rasa. “Pelaku pembakaran sudah diproses hukum. Kalau masih demo lagi, jadi kita semua bertanya-tanya siapa mereka ini, kan gitu,” tegasnya.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menilai demonstrasi sudah mengarah pada politisasi isu.

“Unjuk rasa dimanfaatkan kelompok lain untuk mendiskreditkan pemerintah dan juga NU karena kedua institusi itu dianggap menjadi bagian dari permasalahan eksistensi mereka di Indonesia.”

Dia menambahkan, demonstrasi dengan pendekatan agama dilakukan untuk men-down grade petahana. “Lalu unjuk rasa itu adalah upaya untuk mengarahkan situasi Indonesia tidak aman dan gaduh,” tandas Muradi. (BY/Ins/Ant/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More