Bahasa, Mengindonesiakan Indonesia

Penulis: S Sahala Tua Saragih Dosen Luar Biasa Prodi Jurnalistik Fikom Unpad Pada: Selasa, 30 Okt 2018, 01:30 WIB Opini
 Bahasa, Mengindonesiakan Indonesia

Thinkstock

JALAN-JALANLAH ke kompleks-kompleks perumahan di BSD, Tangerang, Banten. Dengan cepat kita membaca nama-nama kompleks dalam bahasa asing (Inggris). Seolah kita tidak sedang berada di Indonesia. Fenomena (gejala) yang sama dengan mudah kita temukan di berbagai kota besar.

Siapa yang memberi izin pembangunan kompleks-kompleks perumahan itu?

Simaklah nama pusat-pusat pertokoan yang telah biasa disebut mal. Di gerbang masuk ada tulisan 'in' dan di gerbang keluar 'out'.

Sewaktu di dalam toko berukuran raksasa itu, tanyalah para penjaga toko yang masih muda, "Dik, jamban di mana?". Lalu, dia/mereka biasanya balik bertanya, "Jamban apa, ya?". Lalu, pernah saya jawab, "Kakus". Dia balik bertanya lagi, "Kakus apa, ya, Pak?". Setelah saya jawab, "toilet". Dengan cepat ia menunjukkannya.

Jangan pula tanya, di mana pujasera? Yang mereka ketahui food court. Kaum muda itu sudah asing dengan bahasa nasional sendiri. Siapa yang memberikan izin pembangunan pusat-pusat perbelanjaan itu?

Kita yang pernah berkendara melalui tol Bandung-Jakarta di tempat-tempat tertentu, kita membaca papan petunjuk rest area.

Di dalamnya pastilah kita menemukan tempat membuang air besar dan kecil bernama 'toilet'. Siapa yang memberikan izin pembangunan tempat-tempat istirahat di tepi jalan raya itu?

Ternyata bukan hanya para penjaga toko dan pedagang di tempat-tempat istirahat yang asing dengan bahasa kita sendiri, melainkan juga telah melanda para mahasiswa. Sebagai contoh, mereka tak mengetahui arti merundung/merisak, pindai, dan dobi (penatu). Mereka akrab dengan kata bully, scan, dan laundry. Kita tak perlu mencari kambing hitamnya.

Di jalan-jalan kota megalopolitan dan metropolitan kita dengan mudah menemukan rambu-rambu bertuliskan, 3 in 1, bus way, contra flow, car free day, dan lain-lain. Masyarakat Jakarta juga sudah akrab dengan MRT dan LRT. Siapa yang membuat rambu-rambu dan nama angkutan massal itu?

Pernah sebuah diskusi bahasa Indonesia oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada 28 Oktober 2010 di sebuah universitas di Jatinangor, Sumedang. Saya yang tampil di antara tiga pembicara diminta membahas penggunaan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia, terutama di media massa.

Dalam sesi diskusi ada tiga mahasiswa mempersoalkan pernyataan saya. "Untuk apa kata-kata asing yang sudah familier diterjemahkan? Kata-kata upload, download, print, scan, rental, talk show, dan lainnya kita semua sudah sama-sama mengerti kata-kata asing itu," ujar salah seorang mahasiswa.

Dengan tenang saya menjawab ketiga mahasiswa yang saya kira mencintai dan menjunjung tinggi bahasa nasionalnya sendiri, "Sungguh benar, bahasa menunjukkan bangsa. Kalian bertiga menggambarkan kondisi mental bangsa kita sekarang, yakni mental terjajah dan tidak berdaulat, pemalas, mental manusia tidak kreatif dan produktif. Untuk apa kita repot-repot menambang kekayaan alam kita di Timika, di Kaltim, di Jabar, dan di daerah-daerah lain? Biarkan saja perusahaan-perusahaan asing menambangnya. Kita duduk ongkang-ongkang, terima bersihnya saja. Untuk apa repot-repot membuat komputer, internet, telepon genggam, dan lain-lain? Tinggal impor saja, kan gampang."

Lalu saya lanjutkan, "Untuk apa kita repot-repot menciptakan mesin sepeda motor, mesin mobil, kereta api cepat, mesin pesawat terbang, dan lain-lain? Tinggal impor saja. Kalau tak bisa beli kontan, bisa ngutang? Untuk apa repot menanam beraneka buah-buahan? Impor saja.

Untuk apa repot-repot menciptakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan? Gunakan saja teori ilmuwan asing. Bila tak paham bahasanya, tinggal diterjemahkan. Sungguh benar, bahasa menunjukkan bangsa. Saya tidak menyalahkan sikap kalian. Akan tetapi, kalian telah salah asuhan dalam berbahasa. Tentu bukan hanya saudara bertiga. Bangsa kita memang sakit parah dalam perilaku berbahasa.

Kini semakin banyak orang berbahasa gado-gado. Dalam satu kalimat ada tiga bahasa. Dengan memasukkan kata-kata Inggris mereka merasa modern. Dengan mencampurkan kata-kata Arab mereka merasa beriman. Demikianlah ciri orang-orang yang bermental terjajah dan tidak berdaulat."

Masalah berbahasa gado-gado yang yang kami perdebatkan delapan tahun silam hingga kini masih sama, bahkan semakin parah. Perilaku buruk berbahasa ini terjadi tidak hanya di warga masyarakat kota besar, tapi juga telah melanda warga masyarakat desa.

Dalam KBI III (1978) cendekiawan ternama, Soedjatmoko, dengan tegas berkata, "Kita harus menjaga supaya kita tidak kembali kepada hierarki bahasa di zaman kolonial. Di mana bahasa daerah menjadi bahasa paling rendah, sebagai bahasa pergaulan antarkeluarga dan antarsahabat. Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang lebih luas pada tingkat kedua dan bahasa Belanda untuk maju, untuk menguasai ilmu pengetahuan modern, dan untuk masuk dalam golongan elite bumiputra." (Anwar, 1991: 64).

Sekali lima tahun pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI). Di akhir KBI selalu diumumkan hasil (keputusan dan rekomendasi) yang sangat lengkap.

Termasuk peran media massa dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Namun, adakah buah nyata KBI yang menghabiskan banyak dana itu? Apakah perilaku kita berbahasa Indonesia maju atau mundur? Ternyata hasil KBI selama ini indah nian di atas kertas.

Di Jakarta, pada 28-31 Oktober ini diselenggarakan KBI XI dengan tema Menjayakan bahasa dan sastra Indonesia. Khusus dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita menjayakannya? Siapa yang mesti menjayakannya? Siapa yang paling bertanggung jawab? Setelah bangsa dan negara kita merdeka dan berdaulat penuh secara politik dan hukum, apakah bahasa nasional kita pernah berjaya? Apakah keputusan KBI XI nanti mampu mengindonesiakan Indonesia melalui bahasa nasional kita?

Sanggup dan beranikah para peserta KBI XI membuat keputusan 'keras', agar pemerintah pusat dan daerah serta semua pengelola dan pekerja media massa kembali menjunjung tinggi bahasa Indonesia? Bisakah mereka membuat keputusan yang memaksa semua pemilik media massa agar kembali menggunakan 'hukum D-M' (diterangkan-menerangkan) dalam penyebutan nama media mereka?

Mampukah peserta KBI XI 'memaksa' pemerintah dan DPR segera membuat khusus UU Bahasa Indonesia (dikeluarkan dari UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan)?

Entah mengapa, DPR dan Presiden periode 2009-2014 membuat UU yang aneh. UU '4 dalam 1' itu jelas mengandung diskriminasi. Siapa saja yang melanggar pasal-pasal yang menyangkut bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan dihukum Rp100 juta-Rp500 juta atau pidana penjara setahun hingga lima tahun. Anehnya, tak ada satu pasal pun tentang sanksi apa pun bagi pelanggar pasal-pasal tentang Bahasa.

UU yang disahkan Presiden SBY pada 9 Juli 2009 itu menyatakan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah, dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Media massa dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus/sasaran khusus.

UU ini mewajibkan pemerintah mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai perkembangan zaman. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan, dan seterusnya.

Kita berharap, para peserta KBI XI sanggup membuat garis-garis besar yang nanti menjadi amanat dan pegangan utama Presiden dan DPR dalam membuat UU Bahasa. Rakyat menanti keputusan KBI XI yang mampu mengobati penyakit parah dalam berbahasa Indonesia.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More