Eksploitasi dan Perlindungan bagi TKI

Penulis: Bagong Suyanto Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Pada: Jumat, 02 Nov 2018, 02:30 WIB Opini
Eksploitasi dan Perlindungan bagi TKI

MI/Seno

MENJADI buruh migran meski berisiko dan bahkan sebagian harus ditebus dengan kehilangan nyawanya. Namun, bagi penduduk desa yang berkeinginan untuk memperoleh penghasilan besar dengan bekerja sebagai TKI/TKW, mereka umumnya memilih tetap berangkat untuk mengadu nasib. Meski rawan menjadi korban eksploitasi, rentan menjadi korban pemerkosaan dan bahkan dihukum mati karena membela diri, itu semua tidak menyurutkan minat masyarakat Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri, baik resmi maupun ilegal.
Data Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan bahwa saat ini terdapat 142 warga Indonesia yang terancam hukuman mati di seluruh dunia karena berbagai alasan. Dari jumlah itu, sebanyak 23 orang berada di Arab Saudi, dan di antara mereka, salah satunya ialah Tuti Tursilawati yang baru saja dihukum mati setelah divonis bersalah karena kasus pembunuhan.

Ini ialah kasus ke sekian kalinya TKI/TKW dihukum mati di Arab Saudi. Pada 2015, Siti Zainab, WNI asal Bangkalan, Madura, dihukum mati karena kasus pembunuhan pada 1999. Dalam pekan yang sama, Karni binti Medi Tarsim dieksekusi di dekat Madinah. Eksekusi mati juga menimpa Yanti Iriyanti pada 2008 dan Ruyati pada 2011.

Sepanjang di wilayah perdesaan, lapangan pekerjaan makin langka dan upah yang diperoleh dari berbagai sektor yang ditekuni tidak lagi menjanjikan, maka peluang untuk mengadu nasib mencari kerja di luar negeri menjadi tawaran yang menggoda.
Ketika modernisasi pertanian yang melanda wilayah perdesaan banyak menyebabkan lapangan kerja mulai hilang. Ditambah terjadinya proses suksesi kepemilikan aset produksi milik orang desa, bisa dipahami jika sebagian penduduk desa tidak lagi merasa nyaman bekerja di desanya sendiri.

Bekerja sebagai TKI/TKW, walaupun berbahaya, tetapi tetap menjadi pilihan penduduk desa karena pekerjaan ini memang sangat menjanjikan dari sisi ekonomi. Studi yang dilakukan penulis di Kabupaten Tulungagung, Malang, Sampang, dan Ponorogo Provinsi Jatim yang mewawancarai 400 TKI/TKW ilegal menemukan, tidak sedikit penduduk desa nekat mengadu nasib bekerja di luar negeri karena desakan kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga yang cenderung meningkat.    
   
Menurut pengakuan buruh migran yang diteliti, uang hasil kerja TKI/TKW di luar negeri, separuh lebih responden (58,8%) mengaku, biasanya mereka kirimkan ke desa asal setiap bulannya atau sekitar 7 hingga 12 kali setahun. Sementara itu, sebanyak 28,8% responden mengaku, mengirim uang penghasilannya ke desa asal sekitar 2 bulan sekali atau 2 hingga 6 kali setahun. Sebanyak 11,6% responden mengaku tidak memiliki pola yang pasti kapan mengirim penghasilan mereka ke desa asal.

Rekruitmen dan eksploitasi
Memutuskan menjadi buruh migran ilegal yang mengadu nasib mencari kerja di luar negeri sesungguhnya bukan hal yang mudah. Meskipun sebagian besar responden menyatakan keputusan menjadi TKI/TKW ilegal ialah inisiatif sendiri. Namun, harus diakui keberadaan calo, dorongan keluarga, dan kisah sukses TKI/TKW yang pulang kampung juga menjadi daya pikat tersendiri.

Studi penulis menemukan, sebanyak 65% buruh migran ilegal memutuskan untuk bekerja sebagai TKI/TKW atas inisiatif mereka sendiri. Penduduk desa yang atas inisiatif sendiri berangkat ini, biasanya memilih jalur tikus. Mereka berangkat sama sekali tanpa surat-surat yang dibutuhkan layaknya pencari kerja di luar negeri yang membutuhkan visa kerja. Sebanyak 9% karena didorong keluarga dan 6% karena diajak teman.

Sementara itu, sebanyak 20% responden mengaku memutuskan menjadi buruh migran ilegal karena ditawari recruiter atau orang-orang yang memang mengembangkan jasa layanan untuk membantu penduduk desa menjadi buruh migran ilegal dengan kompensasi tertentu. Di berbagai desa, sudah menjadi rahasia umum kalau banyak beroperasi para calo atau recruiter yang mencari client yang tertarik untuk diajak bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri.

Tidak sedikit calo bahkan bersedia bukan hanya ikut membantu mengurus persiapan administrasi yang dibutuhkan, melainkan mereka tidak jarang juga bersedia untuk memberi pinjaman uang untuk biaya keberangkatan penduduk desa yang memutuskan mengadu nasib mencari pekerjaan di luar negeri.

Memang yang mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk prasyarat bekerja di luar negeri, sebagian besar ialah buruh migran itu sendiri (47,2%). Namun, demikian, sebanyak 44% responden mengaku untuk urusan administrasi dan bagaimana menyiasati ketentuan hukum semua diatur oleh calo yang mengajak mereka pergi.

Bagi penduduk desa yang sama sekali tidak berpengalaman mengurus visa, paspor, atau prasyarat apa pun yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri, mengikuti apa yang menjadi saran calo ialah cara yang paling praktis. Bagi mereka yang penting ialah bagaimana bisa sampai ke negara tujuan dan kemudian mencari uang sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang atau dikirim ke keluarga di daerah asal mereka. Namun, bagi penduduk desa yang sedang apes, bukan tidak mungkin mereka justru menjadi korban penipuan para calo yang menawarkan janji-janji manis, yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian di Kabupaten Tulungagung, misalnya, diketahui bahwa tidak sedikit penduduk desa yang menjadi korban penipuan recruiter atau agen resmi PJTKI yang mencari objekan sampingan.
Para recruiter itu, selain mencari penduduk desa yang tertarik untuk dikirim resmi sebagai TKI/TKW ke sejumlah negara sesuai SK yang mereka terima dari Disnaker, mereka sering kali juga mencari penduduk desa yang mau ditawari kerja di luar negeri--di luar negara yang tercantum dalam SK Disnaker.

Penduduk desa, saat itu ditawari kerja di Jepang dengan membayar Rp45 juta. Namun, karena hanya menggunakan visa turis, begitu penduduk desa itu tiba di bandara di Jepang, mereka langsung ditangkap aparat setempat dan kemudian dideportasi. Merasa menjadi korban recruiter yang menyambi mencari korban penduduk desa yang mau dijadikan migran ilegal inilah, akhirnya penduduk desa tersebut melapor ke Polres Tulungagung. Kasusnya pun diproses sebagai kasus pidana. Si pelaku penipuan, akhirnya ditangkap, disidang, dan kemudian divonis bersalah.

Di berbagai kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, kehadiran kantor cabang PJTKI, selain membantu memfasilitasi penduduk desa yang ingin mengadu nasib menjadi buruh migran resmi di luar negeri, mereka umumnya juga memiliki bisnis sampingan untuk mencari dan memberangkatkan buruh migran ilegal yang tidak sesuai ketentuan.

Kasus seperti ini masuk ke ranah hukum ketika korban mengadu. Namun, tidak sedikit penduduk desa yang memilih pasrah. Meski mereka telah menjual sebagian aset produksi yang dimiliki atau terpaksa utang untuk biaya keberangkatan mereka. Namun, ketika mereka ternyata menjadi korban ulah calo, sebagian penduduk memilih tidak membawa kasus itu ke ranah hukum karena dianggap malah akan merugikan dirinya.

Dari 400 buruh migran ilegal yang diteliti, hanya 26% buruh migran ilegal yang mengaku biaya untuk keberangkatan mereka berasal dari tabungan. Sebanyak 13,2% responden mengaku biaya itu mereka peroleh dari hasil meminjam keluarga dan 4,5% dari hasil menjual barang berharga. Sementara itu, sebanyak 18% responden mengaku dari hasil meminjam calo dan 38,2% meminjam dari PJTKI.

Bagi penduduk desa yang tidak memiliki tabungan atau aset yang bisa mereka jual untuk bekal keberangkatan ke negara tujuan, memperoleh pinjaman calo calo atau PJTKI tentu sesuatu yang melegakan dan bermanfaat. Namun, yang menjadi masalah ialah setelah memperoleh pinjaman, lantas bagaimana cara membayar pinjaman itu? Studi ini menemukan, meski di awal banyak penduduk desa merasa terbantu karena memperoleh pinjaman dari calo atau PJTKI. Namun, ironisnya bagi buruh migran ilegal yang meminjam dari calo atau PJTKI, mereka sebagian besar (62,6%) ternyata harus membayar dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, yakni mencapai di atas 75% per tahunnya.

Ketika berangkat sebagai migran ilegal, separuh lebih responden (55,2%) mengaku sudah tahu risiko yang bakal mereka hadapi, walaupun cuma sedikit. Sebanyak 24,8% responden, bahkan mengaku cukup banyak mengetahui risikonya. 1% responden mengaku sangat memahami risiko yang bakal mereka hadapi. Hanya 19% responden yang mengaku tidak tahu risiko yang bakal mereka hadapi dengan statusnya yang ilegal.

Berbeda dengan buruh migran yang berangkat secara resmi dengan status identitas yang jelas, menjadi buruh migran ilegal disadari sebagian besar responden sarat risiko. Bahkan, risiko yang paling buruk sekali pun: dideportasi. Namun, mereka umumnya berangkat dengan sejumlah teman dan juga merasa ada calo yang bakal membantu jika mereka bermasalah, meski ilegal pun mereka akhirnya nekat tetap berangkat.

Kohesi sosial di antara sesama buruh migran ialah salah satu faktor yang menjadi dasar pertimbangan kenapa penduduk desa nekat mengadu nasib memilih bekerja di luar negeri yang disadari sangat berisiko. Dari hasil wawancara mendalam diketahui, para buruh migran ilegal, sebelum mereka benar-benar berangkat untuk mengadu nasib mencari kerja ke luar negeri dengan status ilegal, mereka sebagian besar sebetulnya sudah mendengar berbagai cerita yang menyedihkan tentang kondisi TKI/TKW yang mengadu nasib ke luar negeri tanpa status hukum yang resmi. Namun, desakan kebutuhan hidup dirasa lebih mendesak, dan juga karena bujuk rayu calo, sering mereka menafikannya, dan menghibur diri sendiri bahwa semua kesenggsaraan yang pernah dirasakan TKI/TKW ilegal lain tidak akan mereka alami jika berhati-hati.

Selama bekerja di luar negeri, meski beban kerja dan lama jam kerja yang menjadi beban TKI/TKW ilegal acap kali berat, tetapi sebagian besar responden mengaku semuanya sepadan dengan penghasilan yang mereka peroleh. Jika dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri yang selain sulit, juga gajinya kecil, mengadu nasib bekerja di luar negeri menurut sebagian besar buruh migran ilegal menawarkan penghasilan yang lumayan besar.

Sebanyak 85,5% responden menyatakan, lama jam kerja mereka sebanding dengan upah yang diperoleh. Sebanyak 92% responden juga menyatakan, fasilitas tempat kerja mereka tergolong layak. Hanya sebagian kecil responden, tidak lebih dari 10% yang menyatakan beban kerja mereka tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Perlindungan buruh migran ilegal
Menjadi buruh migran ilegal yang tidak menggantongi izin resmi untuk bekerja di negeri orang bagaimana pun rawan tertangkap razia. Di Malaysia, misalnya, razia yang menyasar keberadaan migran ilegal nyaris setiap waktu dilakukan. Ruang gerak migran ilegal makin lama makin sempit hingga tidak menutup kemungkinan sebagian migran akhirnya terkena razia.

Di berbagai negara lain, problem keselamatan dan kepastian status migran juga sering kali mengalami masalah yang sama. Dari 400 migran ilegal yang diteliti, sebanyak 27,2% responden mengaku pernah terkena razia. Sementara itu, sebagian besar (72,8%) mengaku tidak pernah tertangkap aparat ketika berlangsung razia. Bagi buruh migran ilegal yang sedang apes, mereka cepat atau lambat memang berisiko tertangkap aparat yang melakukan razia.

Dari 27,2% atau 109 buruh migran yang pernah terkena razia, sebanyak 14,7% mengaku sempat dipenjara dan kemudian dideportasi. Namun, yang menarik ialah sebanyak 76% responden mengaku, mereka bisa bebas setelah membayar uang kompensasi. Sebanyak 9,3% responden bebas setelah ditebus majikan atau calo yang mengatur keberangkatan mereka.

Dalam beberapa kasus, dengan mengandalkan lobi dan perlindungan pihak-pihak tertentu, sejumlah buruh migran memang dapat lolos dari sistem pengawasan yang dilakukan aparat setempat. Namun, migran yang beruntung seperti ini jumlahnya tidak banyak. Sering kali buruh migran yang tertangkap razia, mereka biasanya akan segera masuk penjara dan kemudian dideportasi ke negara asalnya.

Untuk mencegah agar buruh migran tidak terus-menerus menjadi korban eksploitasi, yang dibutuhkan bukan sekadar kemudahan dalam proses pengurusan paspor dan perlindungan dari ulah calo yang acap kali merugikan.  Sebagai buruh migran yang mengadu nasib di negeri orang, para TKI/TKW tak pelak membutuhkan jaminan kepastian hukum atas status kerja mereka, dan peningkatan posisi bargaining melalui proses persiapan dan pelatihan yang terarah.

Pada aspek inilah, para buruh migran masih sering mengeluh bahwa pemerintah belum berbuat banyak untuk membantu mereka supaya lebih kuat posisi bargaining mereka di hadapan majikan, calo, atau pihak-pihak yang selama ini sering merugikan buruh migran.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More