Skandal Korupsi Korporasi

Penulis: Reza Syawawi Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia Pada: Kamis, 01 Nov 2018, 02:00 WIB Opini
Skandal Korupsi Korporasi

MI/Seno

KASUS yang menyeret (petinggi) korporasi dalam pusaran korupsi seharusnya semakin memperkuat asumsi bahwa korporasi sebagai badan hukum patut diseret ke pengadilan sebab keterlibatan aktor-aktor strategis dalam korporasi yang berimplikasi terhadap adanya transaksi uang/aset yang sangat besar tidak mungkin terjadi tanpa melalui persetujuan di internal korporasi.
    
Selain itu, dampak yang akan ditimbulkan kasus korupsi yang melibatkan korporasi tentu jauh lebih besar, baik kerugian bagi negara, lingkungan, maupun masyarakat pada umumnya.
    
Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta, keterlibatan korporasi setidaknya bisa dimulai dari penetapan tersangka terhadap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS). Dalam kasus ini diduga BS memberikan suap Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHS). Suap itu diduga menjadi bagian dari fee sebesar Rp13 miliar terkait dengan proses perizinan proyek Meikarta.
    
Korupsi korporasi sebetulnya tidak hanya yang terkait dengan korporasi swasta. Ada korporasi negara (BUMN) yang juga tidak luput dari praktik semacam ini. Sebut saja kasus terakhir dalam dugaan suap dalam proyek PLTU Riau–1 yang melibatkan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) dari Partai Golkar dan pihak korporasi/pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).
    
Dalam perkembangan terakhir Idrus Marham (IM), mantan anggota DPR dari Partai Golkar sekaligus mantan menteri sosial, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut (24/8). IM diduga bersama-sama EMS menerima hadiah atau janji dari JBK yang terkait dengan proyek PLTU Riau–1.

Korupsi sektor swasta
Korupsi yang melibatkan politisi dan pengusaha semakin memperkuat fakta tentang lemahnya mekanisme pencegahan korupsi di internal korporasi. Jika melihat data statistik dalam laporan tahunan KPK tahun 2017 selama kurun waktu 2004–2017, jumlah pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari swasta menduduki peringkat pertama yakni sebanyak 184 pelaku.
    
Jika dilihat tren kasus dari tahun ke tahun, memang menunjukkan kenaikan yang signifikan. Di 2016 dan 2017 saja ada 56 pelaku korupsi dari sektor swasta.
   
Di level pencegahan, upaya untuk menekan dan memitigasi korupsi di internal korporasi agaknya hanya dilakukan melalui event publik seperti seminar, sosialisasi, imbauan, surat edaran, dsb. Akan tetapi, tidak sampai menilai sejauh mana korporasi itu mendesain sistem antikorupsi di internalnya. Khususnya terhadap BUMN ataupun bagi korporasi swasta yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah.
   
Senada dengan di atas, laporan Transparency in Corporate Reporting (2017) yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 100 perusahaan (Fortune Top Hundred) terbesar di Indonesia dinilai tidak cukup terbuka kepada publik dan berpotensi gagal membuktikan program antikorupsi di internal perusahaan (www.ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting). Hal ini mengindikasikan bahwa korporasi tidak cukup memiliki modalitas untuk terlibat dalam mencegah korupsi, bahkan di internal mereka sekalipun.
    
Dalam konteks ini negara sebetulnya dapat membuat kebijakan untuk mewajibkan korporasi mendesain sistem antikorupsi di internalnya. Mandat ini sesungguhnya telah menjadi kewajiban Indonesia menurut Konvensi Antikorupsi (UNCAC, 2003) yang telah diratifikasi melalui UU 7/2006.
     
Dalam Pasal 12 (private sector) ayat (2) huruf (b) konvensi itu secara jelas disebutkan bahwa untuk mencegah korupsi negara dapat membuat regulasi mengenai tata cara dan standar untuk menjaga integritas badan swasta. Termasuk kode etik dalam pelaksanaan usaha, pencegahan benturan kepentingan, serta bagi peningkatan penggunaan praktik komersial yang baik dan dalam hubungan kontraktual usaha dengan negara.

Instrumen hukum
Dari segi hukum, korporasi adalah subjek hukum tindak pidana korupsi. Hal itu diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, yang diperkuat melalui Peraturan MA (Perma) No13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
   
Belakangan pemerintah memang telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.
    
Dari sisi penindakan, perpres ini ditujukan agar dalam proses pemidanaan yang terkait korporasi dapat mengidentifikasi, memverifikasi, dan menjangkau pemilik manfaat dari suatu korporasi. Korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tentu akan saling terkait untuk menelusuri pihak-pihak yang ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi.
    
Selain itu, dalam konteks pencegahan, ada kewajiban bagi korporasi untuk memublikasikan informasi yang terkait dengan pemilik manfaat dari suatu korporasi. Regulasi ini di satu sisi memang memberikan kontribusi pencegahan korupsi dalam konteks keterbukaan informasi. Namun, tidak diikuti dengan kebijakan lain yang mewajibkan adanya kebijakan antikorupsi yang lebih komprehensif di internal korporasi.
    
Pemidanaan terhadap korporasi memang masih sebatas tersedianya aturan, belum menjadi bagian dari strategi untuk mengungkap kasus korupsi yang lebih besar. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan korporasi seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera mendesain sistem yang memitigasi terjadinya korupsi.
    
Sebagai langkah awal, pemerintah perlu meninjau ulang korporasi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan proyek infrastruktur. Penilaian itu tidak sebatas komitmen antikorupsi korporasi, tapi juga memberikan tenggat untuk mendesain sistem antikorupsi di internalnya sesuai standar pemerintah.
    
Terakhir dari segi penegakan hukum, pemidanaan terhadap korporasi sudah sangat layak dan mungkin dilakukan. Ketersediaan instrumen hukum sudah sepatutnya dimanfaatkan untuk memberikan pembelajaran dan efek jera bagi korporasi untuk menghindari praktik korupsi dalam proses bisnis mereka. Keuntungannya tentu saja bagi keberlangsungan bisnis korporasi ataupun dalam rangka melindungi kepentingan publik yang jauh lebih besar.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More