Waspadai Makelar (Proyek) Kekuasaan

Penulis: Tasroh ASN/Tim Desain Anggaran Daerah, Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan Pada: Kamis, 01 Nov 2018, 00:00 WIB Opini
Waspadai Makelar (Proyek) Kekuasaan

MI/Seno

DI tengah lautan kesedihan publik terkait dengan maraknya berbagai bencana alam dan musibah massal yang menimpa bangsa ini, pubik terkaget karena di Senayan justru sedang ramai diperbincangkan ‘tradisi’ makelar kekuasaan.  

Kali ini yang sedang kena sial dan disangka KPK memperdagangkan kekuasaan ialah petinggi PAN yang juga Wakil Ketua DPR-RI, Taufik Kurniawan. Sang elite PAN itu diduga menjadi ‘makelar', dari pengakuan Bupati Kebumen (MYP) yang menyebutkan Taufik memperdagangkan kekuasaan berupa permintaan fee atas jasanya turut mempercepat pencairan Dana Alokasi Khusus dalam APBN 2016. Konon petinggi PAN itu menerima fee Rp3,6 miliar (Media Indonesia, 30/10/2018).

Kasus itu sungguh sangat memprihatinkan sekaligus memalukan. Ulah koruptif dengan memperdagangkan kekuasaan demikian, diyakini KPK semakin massif. Bahkan, sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak keran liberalisasi anggaran negara melibatkan kewenangan anggota DPR-RI.

Pertanyaanya, mengapa makelar kekuasaan para wakil rakyat semakin menjadi-jadi justru di tengah pemerintah bekerja keras memberantas korupsi dan sudah banyak senior-seniornya masuk bui? Pakar sosiologi UGM, Partini (2018) menyebutkan, pertama, bahwa korupsi kini bukan sekadar menyasar dana on cash negara, melainkan juga kini kian rumit dengan alibi perdagangan dan bisnis kekuasaan serta pengaruh.

Di era disrupsi politik kekinian, korupsi menggunakan pendulum pengaruh dan kekuasaan. Pihak yang paling rentan ialah para wakil rakyat karena mereka bukan sekadar berperan mereproduksi regulasi dan aturan hukum, melainkan juga sekaligus melakukan aksi teknis hingga menyasar objek alokasi anggaran APBN, APBD, atau pihak ketiga lainnya.      

Pada lalu lintas kerja-kerja kekuasaan dan pengaruh inilah, wakil rakyat amat rentan menjadi broker, makelar, hingga pelaku ‘pelicin’ agar arus kas uang negara itu lancar mengalir. Kedua, tradisi realisasi anggaran yang bergantung pada patron (baca: si pemegang pengaruh kekuasaan—red). Ketika desain anggaran diajukan pada eksekutif untuk meminta pendapat wakil rakyat (baik di DPR atau DPRD), kewenangan para wakil rakyat tergolong absolut. Bahkan, di beberapa daerah, kewenangan ‘pengawasan’ dan ‘penganggaran’ dibiarkan bertumpang-tindih untuk memberikan peluang dan kesempatan pada para wakil rakyat memperdagangkan pengaruh dan kekuasaan.

Maka ketika objek alokasi anggaran diketok, ternyata objek alokasi anggaran harus menyertakan para pelobi (makelar dan broker anggaran di dewan) agar anggaran yang diketuk itu segera mengalir. Ketiga, nihilnya penegakkan hukum dan disiplin dalam mekanisme kerja wakil rakyat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bekerja sebagai wakil rakyat di Indonesia sejak dahulu kala dikenal sebagai jenis pekerja paling nikmat di dunia.

Kyai mbeling, Emha Ainun Nadjib (2018), bahkan menyebutnya yang penting bisa bernapas, dengan menyediakan duit tanpa batas, menjadi wakil rakyat tak perlu harus bertele-tele mengabdi atau memenuhi kualifikasi intelektual atau kompetensi khusus. Namun, mereka dapat dengan mudah dan rileks mampu mendapatkan gaji, fasilitas, dan berbagai insentif yang melebihi kewenangan lembaga mana pun.

Mereka pun bekerja nyaris tanpa target, tapi mendapatkan fasilitas super wah (vvip). Termasuk dapat memerankan diri sebagai ‘panglima’ di tengah keruwetan birokrasi (khususnya dalam hal pencairan anggaran negara). Banyak pihak, termasuk menteri, pimpinan lembaga negara, hingga kepala daerah dan pejabat eksekutif yang menyewa khusus jasa para wakil rakyat di berbagai level dalam rangka akselerasi derasnya realisasi anggaran negara/daerah/BUMN/BUMD.

Tak tanggung-tanggung ‘jasa’ makelar ini sudah menjadi ‘proyek’ kekuasaan sehingga bertarif khusus yang amat menggiurkan. Rata-rata untuk percepatan realisasi anggaran, tiap kepala daerah atau pimpinan lembaga /instansi  harus menyiapkan fee yang besarnya bervariasi. Yakni, antara 10%-30%, tergantung besar-kecilnya anggaran dan strategis tidaknya sebuah proyek. Kisah busuk ini sudah direkam ICW setiap tahun dan disebarluaskan ke berbagai media, tetapi anjing tetap menggonggong. Lalu?

Memutus kerja makelar
Pemerintahan Jokowi-JK memang menghadapi tembok kekuasaan yang kuat di parlemen dengan para makelar kekuasaan yang komplet itu. Bahkan, setiap kali pemerintah memperluas jejaring pengamanan anggaran negara dengan penegakkan hukum (KPK sebagai eksekutornya), para mekelar itu mudah membelokkan isu hingga berujung kegaduhan politik yang beraroma busuk.

Namun, sebagai pemegang kedaulatan rakyat hasil pilpres, aksi lebih massif dan agresif dalam rangka pemberantasan korupsi anggaran negara ke depan memang harus digalakkan lebih luas.  Hemat penulis, banyaknya anggaran negara yang tecermin dari semakin meningkatkan dana APBN/APBD/BUMN/BUMD setiap tahun, tetapi belum signifikan merespons dinamika kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak, jelas menunjukkan tingkat ‘kebocoran’ anggaran negara/daerah/BUMN/BUMD itu bisa jadi akibat pembiaran kerja-kerja makelar di banyak pos anggaran.

Jadi, bukan tidak mungkin ribuan triliun yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR setiap tahun, bahkan menggunungnya utang negara, sebagian juga mengalir ke ‘kantong Gendurwo’ (meminjam istilah budayawan Indra Trenggono—red), yakni membiayai laku politik kekuasaan dan pengaruh para makeler itu.

Pantas saja, dilihat dari jumlah anggaran yang segunung dan tepuk tangan membahana setiap disepakatinya besaran anggaran ke suatu objek alokasi anggaran, realisasinya tak hanya butuh kerja makelar, juga sebagian dana negara dialirkan ke para makelar. Kondisi ini harus diwaspadai, apalagi menjelang pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019.

Untuk alasan inilah, pemerintah dan rakyat bersama-sama harus berani memutus kerja-kerja makelar kekuasaan, yakni dengan mendesain regulasi guna membatasi sepak terjang para makelar kekuasan. Caranya? Sederhana, yakni dengan membangun sistem pencairan anggaran antimakelar. Birokrasi pencairan anggaran di Kemenkeu RI atau instansi pemerintah sejenis di berbagai tingkatan (Badan Perbendaharaan Negara dan lain-lain), membangunkembangkan praktik birokrasi yang memudahkan dan menyederhanakan pencairan anggaran. Dengan memastikan regulasi bahwa pencairan anggaran yang diajukan oleh berbagai unit kerja/ instansi tanpa kerja makelar (para wakil rakyat).

Regulasi pencairan anggaran, selama ini seolah amat bergantung dengan ‘pengaruh orang penting’ yang sering pengguna anggaran harus membawaserta para wakil rakyat. Berbagai pihak di daerah, bahkan seolah sudah menjadi ‘rumus tunggal’ bahwa tanpa menyertakan para makelar, pencairan menatap tembok sehingga pejabat yang bertugas mencairkan anggaran harus ‘membayar para makelar’ dengan politik ‘sama-sama tahu’. Tragisnya, praktik busuk itu diamini birokrasi yang hanya bergerak dan merespons pengajuan pencairan anggaran jika didampingi para makelar! Payah!

Oleh karena itu, pemerintah dan birokrasi terkait menjadi ‘pintu’ masuk makelar itu. Semakin birokrat terkait menciptakan prosedur kerja dan mekanisme birokrasi yang bertele-tele dengan seolah mewajibkan dan mengajak para makelar, semakin liar perkembangan makelar kekuasaan dan pengaruh, yang membengkakkan anggaran.

Anggaran suatu proyek prorakyat pun mudah disunat dengan alasan ‘biaya ubo rampai’ yang menyedot anggaran tidak sedikit. Jika tradisi makelarisasi kekuasaan ‘proyek’ kekuasaan itu dibiarkan saja, dan baru geger ketika oknum tertangkap KPK, percuma sorak-sorai peningkatan pagu anggaran setiap tahun di parlemen karena tidak akan merembes atau meningkatkan pagu anggaran untuk proyek pembangunan yang menyentuh rakyat banyak. Bergegaslah memutus kerja makelar, sebelum mereka menyerbu alokasi anggaran lebih ganas!

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More