Undang-Undang Tentang MK Digugat

Penulis: Nurjiyanto Pada: Rabu, 24 Okt 2018, 12:33 WIB Politik dan Hukum
Undang-Undang Tentang MK Digugat

Gedung Mahkamah Konstitusi -- ANTARA/Hafidz Mubarak

MAHKAMAH konstitusi menggelar sidang pendahuluan pertama terkait permohonan uji materi terhadap Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan atas nama Alungsyah yang merupakan seorang advokat.

Kuasa hukum pemohon yang hadir dalam persidangan, Irmanputra Sidin, menuturkan pihaknya mengalami ketidakpastian hukum dikarenakan adanya ketentuan seperti termuta dalam pasal tersebut. Padahal pemohon beberapa kali melakukan permohonan uji materi UU di Mahkamah Agung yang secara norma tidak memiliki keterkaitan dengan uji materi UU diatasnya yang tengah dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.

"Kami mengalami ketidakpastian karena tidak bisa berargumen di MA karena adanya UU yang sedang diuji di MK, meski tidak ada kaitanya dengan UU yang tengah dimohonkan di MA, namun prosesnya harus ditunda," ujarnya saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakrata, Rabu (24/10).

Dalam legal standingnya, pemohon yang merupakan seorang advokat merasa dirugikan serta mengalami ketidakpastian hukum. Pemohon mengaku sempat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA), namun uji materi tersebut harus mengalami penudaan atas dasar pemaknaan frasa "undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut" harus ditunda prosesnya.

Pemohon menilai adanya kententuan pasal 55 dalam UU MK tersebut bertentangan dengan UUD pasal 28 ayat (1) yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

"Pemohon menilai norma yang sedang diujikan di MA tidak memiliki keterkaitan dengan norma yang diujukan di MK saat itu. Jadi adanya penundaan tersebut telah merugikan pemohon," imbuhnya.

Baca Juga:

MA Bersikeras Tunggu Hasil Uji Materi PKPU di MK

MK Berpacu dengan Waktu

Hakim MK Aswanto memberikan masukan kepada pemohon agar dalam legal standingnya diuraikan kerugian pemohon secara spesifik. Pasalnya, pemohon hanya menjelaskan terkait kerugian adanya ketidakpastian hukum namun belum mengaitkan hal tersebut dengan batu uji yang digunakan.

Hal tersebut, lanjut Aswanto, dapat membatu mahkamah dalam memandang permohonan ini. Sehingga mahkamah dapat melihat kerugian yang ditimbulkan bukan sekadar implementasi aturan melainkan adanya persoalan norma hukum dalam permohonan tersebut.

"Pada legal standing perlu dikaitkan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang jadi batu uji pemohon dengan apa yang dikemukanan pemohon yakni adanya ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kerugian spesifik," tuturnya.

Dalam petitum, pihak pemohon meminta MK menyatakan frasa "undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut" pada pasal 55 UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan atau yang dinilai berkaitan".

Dalam kata lain, jika nantinya ada uji materi perundang-undangan di MA yang secara norma tidak memiliki kaitan dengan undang-undang diatasnya yang tengah diuji di MK, maka proses persidangan uji materi di MA dapat terus diproses.

Sebagai informasi, pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK berbunyi Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaanya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More