KPK Kembali Panggil Steffy Burase

Penulis: Juven Martua Sitompul Pada: Rabu, 24 Okt 2018, 12:01 WIB Politik dan Hukum
KPK Kembali Panggil Steffy Burase

ANTARA/Reno Esnir

MODEL Fenny Steffy Burase kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Steffy akan diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) terkait kasus dugaan suap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (24/10).

Penyidik juga memanggil dua saksi lain yaitu Kabag Pemeliharaan Penyedia pada Biro ULP Pemprov Aceh Muhammad Nasir dan Kabiro ULP Nirzali. Keduanya akan diperiksa untuk tersangka yang sama.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka itu yakni, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Baca juga: KPK Panggil Lagi Steffy Burase

Dalam kasus ini, Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Ahmadi.

Namun, Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More