Publik Perlu Kawal RUU BPK

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Rabu, 24 Okt 2018, 12:15 WIB Ekonomi
Publik Perlu Kawal RUU BPK

MI/MOHAMAD IRFAN

SAAT ini revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sedang dalam tahap pandangan baik di internal Komisi XI maupun Komite IV DPD RI.

Meski demikian, publik perlu mengetahui dan merespon RUU ini karena sangat penting bagi keberadaan BPK sebagai garda terdepan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo, orientasi revisi UU BPK harus tetap berpijak pada paradigma penguatan kelembagaan dengan kewenangan yang proporsional agar marwah kemandirian, profesionalisme, dan independensi lembaga pemeriksa negara ini tetap terjaga.

"Jika sudah masuk ke parlemen, tentu ini memang menjadi isu politik. Kita berharap revisi UU BPK sejalan dengan semangat masyarakat yang menginginkan pengelolaan keuangan negara lebih baik, akuntabel dan transparan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat," kata Prasetyo,melalui rilis yang diterima, Rabu (24/10).

Baca juga: Industri Berkontribusi bagi Produktivitas Ekonomi

Diketahui, beberapa poin penting dalam usulan revisi yang diajukan oleh pemerintah itu di antaranya soal panitia seleksi.

"Soal Pansel pemilihan anggota BPK sepertinya akan menguat, di samping revisi pasal-pasal yang lainnya. Dengan adanya Pansel, diharapkan pemilihan anggota BPK ke depan semakin baik karena dapat menguatkan kontrol publik. Dominasi mantan anggota parpol dan meminimalisir adanya dugaan main mata dengan Komisi XI," tambah Prasetyo.

Poin selanjutnya, yang juga muncul dalam pembahasan di Komite IV DPD RI adalah soal penambahan atau alokasi pimpinan. Ada usul menambahkan 2 anggota yang berasal dari internal BPK atau pejabat karir.

"Memang bagus ide mengakomodir pejabat karier. Tapi yang perlu diperhatikan mekanisme pemilihan pejabat karier ini perlu adil dan bijak. Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di dalam. Kita lihat saja perkembangannya apakah dewan setuju atau kompromi," ujarnya.

Dia berharap kalangan masyarakat sipil dapat turut mengawal revisi UU BPK ini sehingga BPK ke depan diharapkan menjadi lembaga negara yang kuat demi menjaga uang rakyat. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More