BPJS Kesehatan akan Patuhi MA

Penulis: Indriyani Astuti indriyani Pada: Rabu, 24 Okt 2018, 07:45 WIB Humaniora
BPJS Kesehatan akan Patuhi MA

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan menghormati dan menerima putusan Mahkamah Agung (MA). Keputusan MA tersebut membatalkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) BPJS Kesehatan yang dinilai Perhimpunan Dokter Indonesia Bersatu (PDBI) membatasi hak pasien.

"Perdirjampel salah satu upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam pengendalian mutu dan biaya. Meski demikian, BPJS Kesehatan menghormati dan menerima putusan MA karena bersifat final dan mengikat," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf, kemarin. Namun, lanjutnya, BPJS Kesehatan belum menerima salinan putusan tersebut.

Ia juga mengatakan, pe-ngendalian biaya menjadi bagian dari tugas pokok BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya tengah menata pelayanan. Upaya lain untuk mengendalikan mutu dan biaya yakni mengoptimalkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk kasus-kasus nonspesialistik agar tidak sampai dirujuk ke rumah sakit, serta menata sistem rujukan berjenjang.

Iqbal berharap para peserta JKN berpenyakit kronis seperti diabetes melitus dan hi-pertensi untuk menjaga gaya hidup dengan secara rutin berolahraga dan meminum obat sesuai petunjuk dokter.

PDBI menggugat BPJS Kesehatan agar mencabut Perjampel Nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medis melalui MA. Perkara dengan nomor registrasi 60/P/HUM/2018 itu diputus majelis hakim MA yang diketuai Irfan Fachruddin pada 18 Oktober.

Sekjen PDBI Patrianef menjelaskan alasan mereka menggugat, karena aturan tersebut membatasi hak pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam memperoleh pelayanan kesehatan. "Tindakan operasi katarak dilakukan pada pasien dengan visus pandang tertentu dan hampir buta. Selain itu ada pembatasan kuota," katanya saat dihubungi terkait putus-an MA.

Hal serupa, juga diterapkan pada pelayanan melahirkan dan layanan rehab medik, yakni fisioterapi. PDIB menilai pembatasan pelayanan kesehatan dengan tujuan penghematan oleh BPJS Kesehatan telah mencederai hak rakyat untuk memperoleh pelayanan. Seharusnya BPJS Kesehatan mencari cara lain untuk melakukan efisiensi tanpa mengganggu hak peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Fokus iuran

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga meminta BPJS Kesehatan mematuhi putusan MA yang telah membatalkan tiga aturan tersebut. "Putusan MA harus dipatuhi. DPR dan Menteri Kesehatan sebelumnya sudah mengimbau dan DJSN sudah meme-rintahkan untuk mencabut aturan tersebut. Tapi, tidak diindahkan," kata Ketua DJSN Sigit Priohutomo.

Ia menyarankan kepada BPJS Kesehatan agar fokus pada kebijakan yang bisa menutup persoalan defisit keuangan secara efektif, seperti peningkatan kolektabilitas iuran. Sebab, masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang tidak teratur membayar iuran.

Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek mengimbau BPJS Kesehatan agar tidak lagi membuat peraturan yang menimbulkan polemik. (Dhk/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

BEBERAPA waktu lalu, nama Bung Hatta kembali ramai dibicarakan publik. Berawal dari pernyataan Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar, di sebuah video yang mengatakan kalau cawapresnya, Sandiaga Uno adalah sosok baru dari Bung Hatta. Hal itu langsung menuai keberatan dari cucu Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta. Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga juga sempat menyandingkan nama pahlawan seperti Cut Nyak Dien dan Kartini dengan Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman. Setujukah Anda apabila pahlawan dijadikan komoditas politik guna meraih simpati masyarakat?





Berita Populer

Read More