Jangan Terprovokasi, Pemerintah Instruksikan Polri dan Kejaksaan Tangani Perkara

Penulis: Golda Eksa Pada: Selasa, 23 Okt 2018, 16:41 WIB Politik dan Hukum
Jangan Terprovokasi, Pemerintah Instruksikan Polri dan Kejaksaan Tangani Perkara

ANTARA/Wahyu Putro A

PEMERINTAH melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memproses insiden pembakaran bendera milik ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Penegasan itu disampaikan Wiranto seusai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (23/10). Selain Tito dan Prasetyo, rapat tersebut juga dihadiri pihak Kemendagri, Kemenkum dan HAM, MUI, serta PBNU.

"Dalam rangka memperjelas permasalahannya, maka klarifikasi dan pendalaman akan dilaksanakan oleh pihak Polri dan Kejaksaan RI untuk menentukan penanganan selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Wiranto.

Pada kesempatan itu Wiranto berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan peristiwa tersebut. Menurut dia, pemerintah sudah memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Siapa pun dan pihak manapun yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal negatif yang akan mengganggu ketenangan masyarakat itu sama dengan mengkhianati pengorbanan para pendahulu kita. Utamanya para santri dan ulama yang telah berkorban untuk NKRI," pungkasnya.

Aksi pembakaran bendera diduga milik Hizbut Tahrir Indonesia itu terjadi pada Selasa (22/10), bertepatan dengan perayaan Hari Santri Nasional ketiga yang digelar di sebuah lapangan di Kecamatan Limbangan, Garut. Acara tersebut dihadiri massa yang diperkirakan 4.000 orang dari berbagai pondok pesantren dan ormas Islam.

Beberapa saat kemudian terjadi pembakaran bendera yang berIafaIkan kalimat Tauhid dan ikat kepala yang oleh pembakar diyakini sebagai simbol (HTI). Diketahui, HTI adaIah ormas yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia berdasarkan keputusan pengadilan. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More