Korsel, Korut, dan PBB Bahas Perlucutan Senjata di Perbatasan

Penulis: (Yonhap/Ant/I-1) Pada: Selasa, 23 Okt 2018, 01:15 WIB Internasional
Korsel, Korut, dan PBB Bahas Perlucutan Senjata di Perbatasan

KCNA VIA KNS / various sources / AFP

DUA Korea dan komando PBB yang dipimpin AS akan mengadakan putaran kedua pembicaraan tingkat kerja mereka pada Senin depan, perihal melucuti area keamanan bersama (JSA) di Zona Demiliterisasi (DMZ). Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Senin (22/10).

Pembicaraan trilateral diatur untuk berlangsung di Freedom House, sebuah gedung yang dikuasai Korsel di desa genting Panmunjom di dalam DMZ, pukul 10.00 pagi.

Kedua Korea setuju untuk melucuti senjata JSA di bawah perjanjian militer yang ditandatangani para pemimpin negara mereka selama KTT ketiga antara Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang bulan lalu. “Pertemuan ini bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi status operasi penghapusan ranjau di JSA dan konsultasi atas jadwal untuk menarik senjata api dan pos penjaga serta menyesuaikan personel penjaga, serta rencana masa depan untuk verifikasi timbal balik,” kata kementerian itu dalam siaran pers.

Pada pembicaraan Senin, Selatan dan Utara akan diwakili oleh Kolonel Angkatan Darat Cho Yong-geun dan Tentara Kolonel Om Chang-nam, masing-masing. De­legasi UNC akan dipimpin Kolonel Angkatan Darat AS Burke Hamilton, Sekretaris Komite Gencatan Senjata Militer.

Rencana untuk menghapus senjata dari JSA ialah bagian dari perjanjian antar-Korea yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan, mencegah bentrokan yang tidak disengaja, dan membangun rasa saling percaya. Ini memerlukan serangkaian tindakan, seperti mengatur zona penyangga udara, darat, dan maritim, serta menarik beberapa pos penjaga perbatasan.

Secara terpisah, kedua militer Korea memutuskan untuk mengadakan pembicaraan tingkat umum untuk membahas penegakan perjanjian militer baru-baru ini di Tongilgak, sebuah gedung Korut di Panmunjom pada Jumat.

Kedua pihak juga akan membahas bagaimana membentuk dan menjalankan komite militer gabungan yang bertugas memeriksa penegakan perjanjian. Selain itu, mereka akan melakukan penelitian bersama di muara Sungai Han, tempat akses sipil telah dibatasi karena ketegangan antar-Korea. (Yonhap/Ant/I-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More