Pemanfaatan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

Penulis: ASTRI NOVARIA Pada: Senin, 22 Okt 2018, 08:50 WIB Politik dan Hukum
Pemanfaatan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan agar penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Hal itu penting mengingat anggaran dana desa selama empat tahun masa pemerintahannya telah mencapai Rp187 triliun.

“Dalam empat tahun ini anggar­an infrastruktur sangat besar sekali. Tahun ini kurang lebih Rp400 triliun. Sebelumnya, empat tahun lalu sekitar Rp150 triliun. Lompatan ini sangat besar, tetapi harus tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat,” ujar Jokowi saat membuka Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDeskel) Tahun 2018, di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Kuta Selatan, Bali, Jumat (19/10).

Dalam acara yang diikuti 15.000 peserta itu, Jokowi mengingatkan agar pembangunan infrastruktur di Tanah Air dapat terkoneksi dari pemerintah pusat sampai daerah. “Percuma tol rampung, tapi jalan desa yang dilewati rusak,” tegasnya.

Anggaran desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada 2015,  anggaran dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Tahun 2016 naik menjadi Rp46,9 triliun. Tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp60 triliun, dan 2019 mencapai Rp73 triliun.

“Semakin besar dana desa, penggunaannya harus tepat sasaran. Ini bukan masalah menghabiskan uang, tetapi tepat sesar­an, tepat guna, dan bermanfaat. Oleh sebab itu, kita berkumpul di sini. Saya minta kepala daerah menggunakan dana desa tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul dapat manfaatnya.”

Jokowi juga berpesan agar kepala desa lebih giat melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan menggerakkan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perputaran uang.

“Saya titip, misalnya buat irigasi desa. Beli pasirnya usahakan dari desa. Beli batunya dari desa. Semennya juga sama. Jangan beli di kota. Apalagi, belinya harus ke Jakarta. Duitnya balik lagi. Usahakan uangnya berputar di desa. Jangan keluar dari situ,” pungkasnya.

Acara yang dihadiri para kepala daerah dan kepala desa se-Indonesia itu merupakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) dengan Kementerian Desa dan PDTT.

Ajang promosi
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter­tinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan penyelenggaraan itu merupakan ajang bagi para inventor, kreator, dan inovator di berbagai daerah untuk mempromosikan hasil temuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung perkembangan teknologi tepat guna saat ini.

“Hal ini penting untuk memberikan pengetahuan dan inspirasi baru, khususnya untuk para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan menengah di perdesaan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi agar lebih berdaya saing,” ujarnya.

Anwar memaparkan, dari 74.957 desa yang ada di Indonesia, 82,77% hidup dari sektor pertanian. Selain itu, imbuhnya, ada pula desa-desa yang berbasiskan kekuatan ekonomi yang lain, di antaranya 1.900 desa memiliki potensi sebagai desa wisata. “Ini kesempatan bagi desa-desa untuk menunjukkan keunggulan produk dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat desa,” terangnya.

Anwar menambahkan, peran teknologi menjadi nilai tambah bagi pengembangan produktivitas perekonomian perdesaan. (P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More