7.000 Laporan Mengalir ke KPK

Penulis: (LN/P-2) Pada: Senin, 22 Okt 2018, 08:40 WIB Politik dan Hukum
7.000 Laporan Mengalir ke KPK

MI/RAMDANI

WAKIL Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan dalam kurun setahun, komisi antirasywah menerima sekitar 7.000 laporan tindak pidana korupsi (tipikor) dari berbagai daerah di Indonesia.

Laporan yang masuk ke KPK, kata dia, didominasi perihal penyimpangan terhadap pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa. Namun, ia mengakui tidak semua laporan itu mengenai korupsi.

“Ada juga soal penyalahgunaan wewenang untuk mengeluarkan izin. Sayangnya, banyak contoh yang tidak jadi kewenangan KPK juga dilaporkan. Misalnya, dilakukan bukan oleh penyelengagra negara, sampai laporan KDRT juga ada,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, lanjut Laode, laporan yang masuk itu terbanyak mengenai pengadaan barang dan jasa, diikuti penyalahgunaan kewenangan, kemudian soal perizinan. “Tiga itu yang paling banyak dilaporkan dan trennya paling tinggi setiap tahun,” ucap Laode seusai mengikuti jalan sehat rangakaian Anti-Corruption Summit (ACS) 2018 di Makassar, Minggu (21/10).

Kegiatan Anti-Corruption Summit berlangsung selama tiga hari di Makassar. Salah satu perhatian dari kegiatan itu ialah revitalisasi dan penguatan kapasitas pusat kajian antikorupsi. Selain itu, melalui pertemuan tersebut diharapkan terjadi kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas masyarakat sipil yang semakin kuat.

Laode menjelaskan, sebelum mengelar ACS, KPK telah mendahului kegiatan dengan mengadakan rapat steering committee dan seminar Call for Papers-Jurnal Integritas. Peserta ACS 2018 terdiri dari 150 orang perwakilan pusat kajian antikorupsi, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan komunitas masyarakat sipil, dan para penggiat antikorupsi. (LN/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More