Kepulauan Seribu Libatkan Warga

Penulis: (Ant/J-3) Pada: Senin, 22 Okt 2018, 08:20 WIB Megapolitan
Kepulauan Seribu Libatkan Warga

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

ANCAMAN sampah tidak hanya terjadi di daratan. Jakarta juga bermasalah dengan sampah yang mengalir di perairan dan mengepung pesisir utara.

“Setiap hari, Jakarta menghasilkan sampah sekitar 7.000 ton. Sebanyak 1.900 ton-2.400 ton di antaranya merupakan sampah plastik. Dari Jumlah itu, ratusan ton terbawa arus, masuk sungai, dan akhirnya ke laut,” papar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji, akhir pekan lalu.

Sampah plastik yang sudah telanjur mengalir ke laut, lanjut dia, bukan masalah mudah untuk ditangani, karena tidak ada tenaga kebersihan, seperti di daratan. Di laut, sampah plastik menjadi bahaya bagi biota laut karena menjadi racun.

Adji menuturkan, dalam jangka langka, plastik akan hancur menjadi partikel berukuran sangat kecil dan mencemari lautan. Mikroplastik ini bisa masuk ke tubuh manusia dan menjadi racun.

Untuk menangani sampah plastik di lautan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bekerja sama dengan perusahaan cat dan pelapis tembok membentuk kelompok eco ranger. Sudah ada 15 nelayan dari Pulau Pramuka dan Pulang Panggang yang bergabung.
“Mereka mendapat pelatihan­ pengolahan sampah plastik agar memiliki nilai ekonomi. Mereka juga dilatih untuk mengomunikaskan pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu,” tutur Adji.

Di wilayah ini, seperti dituturkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepualauan Seribu Yusen Hardiman, setiap hari harus mengurusi 40 ton sampah.

“Sebanyak 60%-nya merupakan sampah kiriman dari laut. Sisanya baru sampah yang dihasilkan warga dan wisatawan,”  paparnya.

Untuk membantu pemerintah, warga sudah membentuk 13 bank sampah di 23 rukun warga.

“Kami targetkan bisa punya 20 bank sampah di Kepulauan Seribu,” tandas Yusen. (Ant/J-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More