Anies Sulit Diajak Bicara

Penulis: NICKY AULIA WIDADIO Pada: Senin, 22 Okt 2018, 08:10 WIB Megapolitan
Anies Sulit Diajak Bicara

ANTARA FOTO/Risky Andrianto

RAHMAT Effendi akhirnya buka suara soal pencegatan truk sampah. Di balik persoalan tidak cairnya dana kemitraan sebesar Rp2,09 triliun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Bekasi itu mengaku sangat sulit berkomunikasi dengan Gubernur Anies Baswedan.
“Upaya saya untuk berkomunikasi dengan Anies ibarat menembus tujuh lapis langit, tapi tidak kunjung sampai juga. Komunikasi dengan gubernur yang sekarang sangat susah,” tuturnya Rahmat, Minggu (21/10).

Pria yang akrab disapa Pepen itu memaparkan setiap malam sehabis salat, ia selalu berdoa kepada Allah. Dia yakin doanya sampai. Namun, dengan Pemprov DKI, ia sudah melakukan upaya melewati biro tata pemerintahan, dinas lingkungan hidup, sekretaris daerah. Tujuh lapis, tapi tidak tembus juga.

Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin baik antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sejak era Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akan berjalan mundur jika Pemprov DKI tidak menuntaskan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama terkait dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.

Kerja sama itu mencakup pemberian dana kompensasi untuk dampak lingkungan, kesehatan, dan uang bau. Selain itu, juga pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kepentingan Pemprov DKI. Infrastruktur itu ialah flyover Cipendawa, flyover Rawa Panjang, dan pelebaran Jalan Siliwangi. Itu menjadi akses lalu lintas truk sampah DKI menuju Bantargebang.

Untuk semua itu, Pemkot Bekasi mengajukan dana kemitraan­ Rp2,09 triliun. “Pada beberapa saluran yang berbatasan dengan DKI, kesepakatan dengan Pak Ahok saat itu, sarana dan prasarana di DKI harus sama dengan Bekasi. Ke depan, harus ada evaluasi bersama, duduk bersama, yang harus menyelesaikan itu antara pimpinan dan pimpinan,” tuntut Pepen.

Lebihi kapasitas
Tidak hanya mengeluhkan sikap Anies, Pepen juga memaparkan kondisi terkini TPST Bantargebang. Menurut dia, lokasi itu dikelola secara seadanya oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan air sampah (IPAS) tidak berjalan. Selain itu, Bantargebang juga kelebihan kapasitas dan ketinggian gunungan sampah telah mencapai 18 meter,” tuturnya.

Ia pun berwacana untuk memberikan izin pembuangan sampah dari DKI dibatasi hanya 2.000 ton saja per hari. “Kalau sudah begitu, 5.000 ton-nya mau dibuang kemana?”

Sebelumnya, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI, Asep Kuswanto, menuturkan Pemprov DKI hanya bersedia memberi dana kemitraan kepada Bekasi apabila berkaitan dengan distribusi sampah menuju Bantargebang, di antaranya pembangunan flyover dan pelebaran jalan.

“Dari 41 item yang diajukan Pemkot Bekasi pada Oktober lalu, beberapa di antaranya tidak terkait soal sampah, di antaranya pembangunan fiber optic di Bekasi,” tandasnya.

Pemprov DKI memberikan dua jenis dana kepada Pemkot Bekasi, Yang pertama ialah dana kompensasi. Terkait dengan TPST Bantargebang, dana itu untuk pemulihan lingkungan, penanggulangan lingkungan, dana kesehatan, serta uang bau.

Yang kedua, dana bantuan ke­mitraan­ untuk daerah penyangga Ibu Kota. Tahun ini Pemkot Bekasi mengajukan Rp2,09 triliun untuk dicairkan pada 2019. Dana inilah yang tidak dianggarkan Pemprov DKI.

Meski masih bermasalah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji memastikan distribusi­ sampah ke Bantargebang tetap berjalan. “Distrubusi sampah berjalan normal sesuai perjanjian kerja sama.” (J-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More