Kepala Daerah Boleh Kampanye

Penulis: NURJIYANTO Pada: Senin, 22 Okt 2018, 06:45 WIB Politik dan Hukum
Kepala Daerah Boleh Kampanye

MI/Ramdani

KETUA KPU Arief Budiman menegaskan kepala daerah tidak boleh menjadi ke-tua tim kampanye. Aktivitas kepemiluan kepala daerah itu sudah diatur dalam undang-undang.

“Yang dilarang kepada mereka (kepala daerah) terkait dengan kampanye ialah tidak boleh menjadi ketua tim kampanye,” jelas Arief.

Hal itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Pada Pasal 63 ayat (1) disebutkan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye. Arief menyebut pelarangan itu bertujuan menghindari konflik. Dugaan-dugaan menggunakan fasilitas negara akan muncul jika kepala daerah menjadi ketua tim kampanye.

Kampanye Pemilu 2019 dilaksanakan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sepanjang masa kampanye itu, jika tim pemenangan dipimpin kepala daerah, pelaksanaan tugas dan kewajiban dikhawatirkan akan terganggu dan produktivitas dalam bekerja berkurang.

Dia memastikan pejabat negara yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) boleh kampanye. Namun, cara mereka berkampanye juga diatur dalam UU. “Mereka kampanye boleh, nggak? Boleh. Semua boleh. Tapi, ketika mereka melakukan kampanye, diatur, kapan cutinya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”

Sependapat
Bawaslu sependapat tak melarang kepala daerah mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2019. Ketua Bawaslu Abhan menyebut dukungan kampanye bisa dilakukan saat cuti dan libur. Abhan menjelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 diatur pemberian cuti seminggu sekali kepada kepala daerah. Itu di luar libur Sabtu dan Minggu.

“Artinya ada tiga hari dalam seminggu itu kepala daerah bisa melakukan kegiatan kampanye,” kata Abhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden, dan wakil presiden serta permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wapres.

Pasal 36 ayat (1) menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum.

Sementara itu, ayat (2) di Pasal 36 menyatakan hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilihan umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Abhan menambahkan, ketentuan itu didasari Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang, kepala daerah yang mengikuti kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara. “Kita enggak bisa mungkiri bahwa mereka diusung parpol maka UU memberi ruang bahwa mereka bisa berkampanye, tapi harus di jadwal cuti.”

Namun, kepala daerah harus taat aturan. Mereka dilarang berkampanye saat sedang bertugas. “Ketika tidak cuti, mereka (kepala daerah) milik semua golongan maka tidak boleh kampanye,” Abhan menegaskan. (P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More