Rumah Ibadah Bukan Tempat Kegiatan Politik Praktis

Penulis: Nurjiyanto Pada: Minggu, 21 Okt 2018, 16:52 WIB Politik dan Hukum
Rumah Ibadah Bukan Tempat Kegiatan Politik Praktis

ANTARA FOTO/Hafidz

MENTERI Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mendorong lembaga pendidikan baik pesantren serta tempat ibadah tidak dijadikan tempat untuk berkampanye. Hal itu mengacu dalam aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Meski demikian, bukan berarti rumah ibadah dilarang untuk digunakan sebagai kegiatan politik. Dirinya menuturkan rumah ibadah bisa digunakan untuk kegiatan politik yang substantif dengan mengajak umat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang.

"Yang tidak boleh adalah politik praktis. Rumah ibadah digunakan untuk kampanye politik praktis, pilih partai ini, jangan pilih partai itu, pilih caleg ini, jangan pilih caleg itu. Itu yang tidak boleh. Baiknya ajak umat untuk gunakan hak pilihnya tanpa harus berkampanye," ujarnya di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (21/10).

Lukman pun menuturkan, kerukunan antar umat beragama dalam menghadapi Pemilu 2019 amat penting untuk dijaga dan dirawat. Lukman meminta agar seluruh komponen umat beragama tidak memandang kontestasi tersebut sebagai sebuah perselisihan. Pasalnya, salah satu faktor dalam menjaga kondusifitas dan kualitas kontestasi pemilu ialah adanya keharmonisan serta bahu-membahu antar umat beragama dalam menjaga kerukunan.

"Menghadapi agenda nasional pemilu itu kita lakukan dengan penuh kedamanaian dan kerukunan. Kita berharap semua memiliki persepsi yang sama bahwa kontestasi yang ditunjukan di ruang publik terbuka ini tidak dimaknai perselisihan," tandasnya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menuturkan peserta pemilu boleh mengunjungi lembaga pendidikan atau pun tempat ibadah selama tidak memberikan materi kampanye. Dirinya menjelaskan yang disebut kampanye ialah memaparkan visi misi serta program dan juga mengajak para audiens di tempat ibadah atau lembaga pendidikan untuk memilih salah satu peserta pemilu.

"Kalau mau ke pesantren, ke kampus itu boleh, yang tidak boleh itu ke kampus dan pesantren untuk kampanye, nah itu gak boleh. Tapi kalau mau kesana misalnya memberi seminar atau talk show itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu kesana untuk kampanye," ujarnya. (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More