Pengawasan Berbasis Digital Mutlak Diterapkan

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Jumat, 19 Okt 2018, 12:48 WIB Ekonomi
Pengawasan Berbasis Digital Mutlak Diterapkan

Ilustrasi

PENGAWASAN atau monitoring kegiatan bisnis maupun pemerintahan dituntut lebih transparan dan menyesuaikan dengan teknologi 4.0. Maka, PT Surveyor Indonesia yang berkecimpung di bidang ini akan mengadopsi guna memuaskan seluruh klien.

"Apa yang selama ini dilakukan manual bersama klien kami, akan diubah dengan menggunakan teknologi atau digitalisasi," terang Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Dian M Noer pada acara outlook 2019 Surveyor Indonesia di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Jumat (19/10).

Menurut dia, Surveyor Indonesia berupaya memberikan pelayanan lebih baik untuk seluruh klien. Caranya dengan menggunakan sistem digital yang dapat terpantau secara realtime dibanding dengan pengawasan konvensional atau dengan cara manual.

"Langkah tersebut sudah mulai diterapkan, seperti untuk pengawasan distribusi BBM dan pelayanan ketenagalistrikan. Misalnya pekerjaan dengan Pertamina juga PLN memakai mekanisme sistem digital untuk memonitor transportasi minyak dari satu tempat ke tempat lain jadi supaya takarannya benar dan langsung dikontrol pusat," ujarnya.

Dengan terobosan itu, kata dia, perseroan juga dapat lebih mudah menghadapi kompetisi bisnis. Cara lain juga akan ditempuh seperti merekrut tambahan pegawai sebanyak 300 orang untuk memperkuat kinerja ke depan.

"Dengan begitu kita optimistis melihat 2019. Bukan hanya 2019 tapi juga tahun-tahun ke depan. Investasi teknologi dan SDM supaya mudah beradaptasi terhadap setiap kondisi ke depan," imbuhnya.

Dian juga menjelaskan optimisme tersebut termasuk mampu mencapai target pendapatan pada 2019 sebesar Rp1.3 triliun.

"Untuk capek 2019 kita menakkan sekitar 10-15% yang diperuntukan untuk pengadaan alat maupun fasilitas," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More