Kemenkeu Tegaskan Dana Saksi tidak Bisa Dibayar APBN

Penulis: Whisnu Mardiansyah Pada: Kamis, 18 Okt 2018, 19:10 WIB Politik dan Hukum
Kemenkeu Tegaskan Dana Saksi tidak Bisa Dibayar APBN

ANTARA

DIRJEN Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan dana saksi saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak bisa dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara hanya mengalokasikan anggaran untuk pelatihan saksi.

"Kami sampaikan dalam UU Pemilu, dana saksi itu tidak dimasukkan. Jadi sesuai ketentuan UU Pemilu itu dana saksi hanya untuk pelatihan, yang kemudian anggarannya dimasukkan dalam KPU," kata Askolani saat rapat Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

Askolani menyebut alokasi anggaran untuk pelatihan saksi sesuai amanat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 masuk dalam anggaran Komisi Pemilihan Umum. Pemerintah telah mengalokasikan Rp16 triliun untuk 2018, dan Rp24,8 triliun untuk 2019. Dana yang dialokasikan pada 2019 termasuk untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

"Tentunya untuk 2019 dan 2018 itu semua sesuai amanat UU Pemilu. Kita laksanakan untuk pelatihan saksi," kata dia.

Kewenangan pelatihan saksi pemilu oleh Bawaslu termaktub dalam Pasal 351 Ayat 3, 7 dan 8 UU Pemilu. Pada Ayat 3 disebutkan bahwa 'pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi peserta pemilu'.

Lalu pada Ayat 7 disebutkan bahwa 'saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 harus menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD kepada KPPS'.

Kemudian pada ayat 8 ditegaskan bahwa 'saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilatih oleh Bawaslu'.

Usulan dana saksi dibiayai negara dikemukakan oleh Ketua Komisi Komisi II DPR Zainudin Amali. Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.

"Saksi ini penting, jangan sampai partai karena nggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10) kemarin. (Medcom/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More