Masalah Batas Wilayah Dua Kabupaten di NTT Dibahas Komite I DPD

Penulis: Anggi Tondi Martaon Pada: Kamis, 18 Okt 2018, 18:55 WIB Politik dan Hukum
Masalah Batas Wilayah Dua Kabupaten di NTT Dibahas Komite I DPD

DPD

KOMITE I DPD RI akan menindaklanjuti permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur.

Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengatakan, masalah batas wilayah tersebut akan dibahas dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTT dan pihak terkait.

"Kita akan undang di Rapat Dengar Pendapat di Jakarta,” ujar Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/10).


Jika perlu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat nanti. Diharapkan bakal ada keputusan tegas dan tepat dalam sengketa perbatasan di kedua wilayah.

“Permasalahan ini harus diselesaikan secara tepat dan cepat, tidak boleh berlarut-larut karena cukup memprihatinkan dan sudah bicara konflik batas wilayah dan motif ekonomi terkait, misalnya sumber daya alam di batas wilayah yang diperebutkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai Timur Leonardus Sentosa menyampaikan efek negatif akibat sengketa perbatasan tersebut. Warga di perbatasan kerap diganggu oleh adanya pengambilalihan tanah hak ulayat dan perusakan jembatan.

“Persetujuan terkait tapal batas saat ini kembali digugat oleh pihak Kabupaten Ngada. Untuk itu perlu ketegasan dari pemerintah,” kata Leonardus.

Dia menduga sengketa perbatasan yang terjadi akibat di kawasan tersebut karena ada kandungan mineral berharga.
Masyarakat Manggarai Timur berharap persoalan tapal batas segera diselesaikan. "Yang dibutuhkan saat ini adalah peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Leonardus mengimbau Mendagri dan jajarannya bersikap netral. "Upaya pihak-pihak yang dapat menggiring putusan secara subjektif agar dapat dihindari," katanya. (Metrotvnewscom/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More