TKN KIK Dukung Langkah Tim Prabowo Benahi Data Pemilih di KPU

Penulis: Golda Eksa Pada: Kamis, 18 Okt 2018, 18:25 WIB Politik dan Hukum
TKN KIK Dukung Langkah Tim Prabowo Benahi Data Pemilih di KPU

MI/Susanto

TIM Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendukung langkah tim Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang meminta KPU dan Kementerian Dalam Negeri untuk membenahi data pemilih.

"Jadi, memang bagus kalau saling menginformasikan begini," ujar juru bicara TKN Jokowi-Amin, Irma Suryani Chaniago, melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia dari Direktorat Bidang Informasi dan Publikasi TKN, Kamis (18/10).

Menurut dia, KPU dan Kemendagri perlu berkoordinasi agar persoalan daftar pemilih tetap (DPT), seperti yang dilaporkan kubu Prabowo-Sandi dapat diselesaikan.

Ia mengemukakan, KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi dan Kemendagri pasti tidak memiliki itikad untuk berbuat curang terkait validitas data. Kedua lembaga tersebut pun perlu melakukan komunikasi lebih lanjut.

"Kita positive thinking saja. Bagus kok kalau Pak Prabowo ke KPU, tinggal KPU juga tabayun ke Kemendagri bicarakan hal ini. Jangan juga kubu Pak Prabowo curiga ke Kemendagri," tandasnya.

Sebelumnya, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi mendatangi Kantor KPU, Rabu (17/10). Mereka mempertanyakan legalitas 31 juta data pemilih yang diduga belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Kedatangan rombongan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dipimpin oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Hadir pula Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan politikus PAN Abdul Hakam Naja. Mereka diterima Ketua KPU Arief Budiman dan sejumlah komisionernya

Menurut Muzani, pihaknya ingin meminta konfirmasi dan penjelasan dari panitia penyelenggara pesta demokrasi. Itu lantaran adanya kejanggalan setelah Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyebut 31 juta data pemilih belum masuk DPT.

"Buat kami, 31 juta itu bukan angka yang kecil. Sebelumnya DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diperoleh KPU dari Kemendagri angkanya 196 juta kemudian divalidasi menjadi 185 juta. Apakah DP4 masih bisa berubah setelah ditetapkan DPT?," tanya Muzani.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More