Pengusaha Keberatan Kenaikan UMP Sampai 8,03%

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Kamis, 18 Okt 2018, 18:30 WIB Ekonomi
Pengusaha Keberatan Kenaikan UMP Sampai 8,03%

Ilustrasi

PELAKU usaha keberatan dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI nomor B.240/M-Naker/PHI95K-UPAH/X/2018 yang berisi rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,03% untuk 2019.

Suratter tanggal 15 Oktober 2018 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2018 yang ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia itu sebagai landasan penetapan UMP tahun depan.

Menurut kalangan pengusaha kenaikan gaji sebanyak itu belum tepat diberlakukan karena kondisi ekonomi sedang labil.

"Melihat kondisi ekonomi dan beban yang dirasakan pengusaha akibat pelemahan nilai rupiah kita tentu kenaikan 8,03% juga membebani pelaku usaha. Dengan kenaikan nilai tukar rupiah sangat berpengaruh terhadap biaya operasional pelaku industri yang masih tergantung bahan baku impor," ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang kepada Media Indonesia, Kamis 18/10.

Ia mengatakan pemerintah telah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk 1.147 barang impor yang didalamnya terdapat bahan baku impor. Meski begitu, pengusaha saat ini pada posisi bertahan tidak menaikkan harga produk karena meyakini pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi yang labih saat ini bersifat sementara.

"Dengan harapan pemerintah akan dapat mengambil langkah taktis dan strategis untuk memulihkan kembali tekanan ekonomi yang kita hadapi," tuturnya.

Pengusaha berharap kenaikan UMP 2019 di bawah 8,03%. Itu akan lebih memberikan ruang gerak dan mengurangi beban pengusaha.

"Dalam penetapan UMP 2019 kami sangat berharap kepada serikat pekerja agar jangan menuntut terlalu berlebihan di luar kemampuan dunia usaha," tegas Sarman.

PP No 78 Tahun 2015, lanjut dia, sebenarnya sudah sangat adil dan memberikan kepastian bagi pengusaha dan pekerja. Komitmen pengusaha jelas untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setiap tahun melalui kenaikan UMP sesuai kemampuan yang dimiliki, sedangkan bagi pekerja ada jaminan bahwa UMP akan naik setiap tahun.

"Jika mengacu kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03%, besaran UMP 2019 DKI Jakarta akan mendekati angka Rp4juta, atau sekitar Rp3.940.972 dan dipastikan UMP 2020 akan menembus angka Rp4 juta lebih. Bagi seorang pekerja bujangan dan nol pengalaman besaran ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya," ungkapnya.

Meski begitu, Sarman menegaskan pengusaha pada dasarnya akan taat akan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. "Apalagi masalah UMP ini masuk dalam program strategis nasional yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid IV," pungkasnya. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More