Illegal Logging Picu Banjir di Madina

Penulis: (YP/HJ/N-2) Pada: Kamis, 18 Okt 2018, 02:00 WIB Nusantara
Illegal Logging Picu Banjir di Madina

ANTARA FOTO/Holik Mandailing

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mencurigai terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada pekan lalu, akibat pembalakan.

Plh Sekretaris Daerah Sumatra Utara, Ibnu Sri Hutomo, mengungkap­kan kecurigaan tersebut seusai pem­bukaan kegiatan 8th Indonesia Climate Change Education Forum & Expo di Kota Medan, kemarin.

“Banjir bandang di Mandadina, Polres sekarang sudah turun langsung memeriksa ternyata itu pembalakan hutan,” ungkap Ibnu Sri Hu­tomo.

Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran, dia memastikan Pemprov Sumut akan meminta kepolisian menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pemprov Sumut mensinyalir ada sesuatu yang tidak benar terjadi di Madina, terkait dengan kawasan resapan air sehingga terjadi banjir bandang.

“Tetapi kami belum menyimpulkan bahwa banjir di sana akibat da­ri persoalan ekologi, tetapi kami lihat memang ada arah ke sana” ujar­nya lagi.

Banjir bandang dan longsor di Ka­bupaten Madina terjadi pada Jumat (12/10) di 11 kecamatan, yang menyebabkan belasan orang meninggal.

Banjir bandang dan longsor menyebabkan tiang listrik roboh dan rumah warga rusak berat.

Masih terkait dengan kerusakan lingkungan, Mabes Polri mengganti para pejabat utama di Polda Maluku dan dua kapolres. Salah satunya Kapolres Buru AKBP Aditya Budi Satrio.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes­ Pol Muhammad Roem Ohoirat yang dikonfirmasi membenarkan adanya pergantian sejumlah pejabat utama Polda Maluku, Kapolres Buru, dan Kapolres Maluku Tenggara Barat.

Namun, Roem membantah pergan­tian Kapolres Buru ada kaitannya dengan masalah tambang emas Gu­nung Botak. “Tidak ada masalah, apalagi terkait Gunung Botak. Beliau dipromosikan menjabat Wadirreskrimum,” kata Roem.

Pergantian Kapolres Buru dilakukan setelah Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa meninjau Gunung Botak. Disusul tim Bareskrim Mabes Polri juga meninjau Gunung Botak untuk penyidikan. (YP/HJ/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More