Biaya Penyakit Katastropik Besar, Presiden Ingatkan Gaya Hidup Sehat

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Rabu, 17 Okt 2018, 12:34 WIB Humaniora
Biaya Penyakit Katastropik Besar, Presiden Ingatkan Gaya Hidup Sehat

ANTARA

Biaya Penyakit Katastropik Meningkat, Presiden Tekankan Pentingnya Gaya Hidup Sehat

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan pentingnya masyarakat menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah datangnya penyakit. Hal ini menyusul data besaran biaya pengobatan penyakit katastropik seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal yang terus meningkat.

"Yang sering terjadi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi justru bisa memicu gaya hidup kurang sehat. Saya dapat data penyakit katastropik justru terus meningkat," terang Presiden dalam Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) dan Seminar Tahunan XII Patients Safety Hospital Expo XXXI di Jakarta Convention Center, Rabu (17/10).

Hadir dalam acara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Ketua Umum Persi Koentjoro Adi Purjanto.

Kepala Negara pun menyinggung besaran klaim biaya untuk penyakit katastropik yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan. Pada 2017 untuk penanganan penyakit jantung menghabiskan biaya sebesar Rp9,25 triliun. Untuk pengobatan kanker, biaya klaim yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp3 triliun, lalu gagal ginjal sebesar Rp2,2 triliun, dan penanganan stroke sebesar Rp2,2 triliun.

"Ini mestinya menjadi kajian. Buat saya ini gede banget," ujar presiden.

Selain itu, klaim ke BPJS untuk penyakit nonkatastropik juga dinilai besar. Misalnya, untuk operasi katarak yang menelan biaya sebesar Rp2,6 triliun, pun dengan biaya fisioterapi juga terbilang besar Rp965 miliar pada 2017.

Disamping soal biaya, Jokowi juga mengatakan banyaknya masyarakat yang mengidap penyakit katastropik mengurangi produktivitas negara. Karena itu, penerapan gaya hidup sehat menjadi sangat penting.

"Mencegah penyakit sangat penting sebagaimana kita mengobati. Mempromosikan gaya hidup sehat juga sangat utama agar kualitas sumber daya manusia prima dan masyarakat bisa mengaktualisasi kapasitasnya untuk membangun bangsa ini," tutur Presiden.

Ia pun mengatakan tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, akademisi, BPJS Kesehatan, dan pemerintah dengan kemampuan yang ada secara efektif dan efisien mengupayakan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal apalagi menjelang era cakupan kepesertaan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Perbaikan Manajemen

Presiden mengakui salah satu masalah dalam era JKN yang sering dikeluhkan ialah defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Hal itu berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan pemberi layanan.

"Masalah JKN sampai di meja saya, lima minggu yang lalu kita putuskan memberi dana talangan Rp4,9 triliun. Masih kurang, kebutuhannya lebih besar dari itu. Kalau kurang minta, enak banget. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga kepastian pembayaran pada rumah sakit jelas," cetus mantan Wali Kota Surakarta itu.

Ia pun meminta adanya perbaikan manajemen dalam pelaksanaan JKN. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diteken oleh presiden pada September lalu. Perpres tersebut berisi optimalisasi program JKN agar dapat berkelanjutan.

Presiden meminta pada Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi mengatasi masalah keterlambatan pembayaran ke rumah sakit.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More