PK tidak Halangi Eksekusi Perkara

Penulis: Golda Eksa Pada: Rabu, 17 Okt 2018, 10:30 WIB Politik dan Hukum
PK tidak Halangi Eksekusi Perkara

PENGAJUAN peninjauan kembali (PK) tidak menunda pelaksanaan eksekusi terhadap sebuah perkara.

Demikian penegasan hakim agung Mahkamah Agung (MA), Suhadi, ketika menanggapi Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, yang tidak kunjung mengeksekusi denda Rp16,2 triliun atas kasus perdata PT Merbau Pelalawan Lestari yang dinilai merusak lingkungan dan melakukan pembalakan liar.

"Eksekusi boleh tanpa menunggu hasil PK. Menunggu hasil PK itu penafsiran dia (Ketua PN Pekanbaru). Putusan kasasi sudah berkekuatan hukum tetap dan pengajuan PK tidak menghalangi pelaksanaan putusan," kata Suhadi di Jakarta, kemarin.

Dalam putusannya dua tahun lalu, MA menetapkan pengadilan segera mengeksekusi denda Rp16,2 triliun kepada Merbau Pelalawan Lestari. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penggugat pun meminta ketegasan lembaga hukum atas putusan MA tersebut.

Hal senada juga dikemukakan pengamat hukum dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji. "Peradilan tidak boleh diam ketika MA sudah membuat keputusan berkekuatan hukum tetap. Yurisprudensi dan aturannya tegas. Pengadilan harus mengeksekusi putusan kasasi meskipun ada upaya PK dari perusahaan."

Apabila pengadilan belum juga melakukan eksekusi karena adanya PK, lanjut Indriyanto, realitas itu justru memperlihatkan adanya intervensi dari pengadilan dan memengaruhi pemenangan upaya PK.

Putusan MA Nomor 460 K/PDT/2016 menyatakan Merbau Pelalawan Lestari menebang hutan di luar lokasi usaha pemanfaatan hasil kayu hutan tanaman. Perusahaan itu juga melakukan penebangan di dalam lokasi izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan tanaman. Tindakan itu melanggar perundangan-undangan.

 

Kebijakan ketua

Panitera PN Pekanbaru Suharis berdalih pihaknya menunggu hasil PK karena eksekusi itu menyangkut nominal denda yang sangat besar.

Panitera Muda Perdata PN Pekanbaru Des Surya menambahkan, pengalaman sebelumnya pengadilan terpaksa mengembalikan denda karena dikabulkannya putusan PK. "Ini juga kebijakan Ketua PN Pekanbaru."

Ketua PN Pekanbaru Bambang Myanto menolak berkomentar dengan alasan tidak mengetahui persis persoalan itu. "Ini kewenangan panitera yang mengeksekusi, ya kita serahkan kepada panitera."

Putusan MA merinci ganti rugi yang harus dibayar Merbau Pelalawan Lestari, yakni Rp12,16 triliun karena mengakibatkan perusakan lingkungan hidup di area izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) seluas 5.590 ha dan Rp4,07 triliun untuk kerusakan lingkungan di lahan 1.873 ha di luar area IUPHHK-HT. Pembalakan liar berlangsung pada 2004 hingga 2006 di wilayah hutan Pelalawan, Riau.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengaku sudah tiga kali mengajukan surat yang meminta pengadilan segera mengeksekusi aset Merbau Pelalawan Lestari. "Setelah surat ketiga, Wakil Ketua PN menjawab pihaknya tidak dapat melakukan eksekusi karena perusahaan mengajukan upaya PK."  (Zhi/RK/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More