Kondisi Ekonomi Indonesia

Penulis: Sahara Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Pada: Rabu, 17 Okt 2018, 05:20 WIB Opini
Kondisi Ekonomi Indonesia

AFP PHOTO / Andrew CABALLERO-REYNOLDS

PEREKONOMIAN RI masih mengalami guncangan dari adanya ketidakpastian di tingkat global. Pelemahan kurs rupiah tetap membayang-bayangi kondisi perekonomian di RI dan dikhawatirkan membawa RI ke krisis seperti kondisi 1997.
Namun, apakah benar kondisi ekonomi RI sudah berada di lampu merah? Untuk menjawab pertanyaan itu, penting untuk memahami indikator-indikator kunci makroekonomi di suatu negara. Secara makro, terdapat tiga indikator kunci makroekonomi, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, dan (3) kesempatan kerja.
 
Tiga indikator kunci makroekonomi

Indikator pertama ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan nilai produk domestik bruto (PDB). Data dari BPS menunjukkan PDB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan positif sepanjang 2014-2018, yaitu 4,88% (2014-2015), 5,03% (2015-2016), dan 5,07% (2016-2017).

Bagaimana pada 2018? Berdasarkan laporan Bank Dunia (2018), di bawah ketidakpastian global pada kuartal 2 2018 perekonomian RI masih mengalami pertumbuhan 5,3%, meningkat dari pertumbuhan di kuartal 1 2018 (5,1%).

Indikator kedua, inflasi yang mencerminkan kenaikan harga-harga secara umum. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur inflasi ialah indeks harga konsumen (IHK) yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok pengeluaran, yaitu (1) bahan makanan, (2) makanan jadi, (3) perumahan, (4) sandang, (5) kesehatan, (6) pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta (7) transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Pada 2015, 2016, dan 2017, IHK di RI masing-masing 3,35%, 3,02%, dan 3,61%. Dengan inflasi yang di bawah dua digit itu (di bawah 10%), inflasi di RI masih masuk kategori wajar (inflasi ringan). Pada 2018, berdasarkan laporan BPS, inflasi di RI masih masuk kategori aman, yaitu 3,21% (Januari-September 2018).

Indikator kunci ketiga ialah kesempatan kerja dengan indikator itu terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja semakin tersedia. Berdasarkan laporan World Bank (2018), employment rate di RI pada Februari 2018 mencapai 65,7%, meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2017 (65,3%). Pada periode yang sama, tingkat pengangguran turun dari 5.3% menjadi 5.1%.

Indikator kunci lainnya

Di samping tiga indikator di atas, terdapat indikator penting lain yang digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu negara. Di antaranya cadangan devisa, nilai tukar, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Indikator-indikator itu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Cadangan devisa RI terus mengalami penurunan walaupun masih pada level aman. Pada kuartal 2 2018, cadangan devisa RI berada pada kisaran US$119,8 juta mengalami penurunan dari semester 1 (US$126,8 juta). Dengan angka devisa US$119,8 juta itu, RI masih mampu membiaya impor selama 6,95 bulan.

Kurs rupiah telah menembus level psikologis terbaru di awal Oktober 2018, yaitu 15.000 per US$. Pelemahan kurs rupiah itu disebabkan ketidakpastian global, yaitu perang dagang dan kenaikan harga minyak dunia. Pada kasus perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Tiongkok dan AS, negara-negara di dunia cenderung menunggu. WTO sebagai lembaga yang diharapkan bisa menengahi sengketa sepertinya tidak berdaya juga.

Kenaikan harga minyak dunia yang terus meroket seiring dengan sanksi yang dikenakan AS terhadap Iran menyebabkan kenaikan harga minyak mentah menjadi US$84 per barel pada awal Oktober 2018.

Kombinasi perang dagang dan naiknya harga minyak bumi berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan menjadi hal yang patut diwaspadai. Pelemahan kurs rupiah akan berdampak negatif terhadap defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap PDB, inflasi, dan kesempatan kerja.

Pada Juli 2018, defisit neraca perdagangan RI mencapai US$2,03 miliar yang bersumber sektor migas US$1,18 miliar dan sektor nonmigas US$845 juta. Diperkirakan, defisit neraca perdagangan akan terus berlanjut dan memperlebar defisit transaksi berjalan. Pada kuartal 2 2018 defisit neraca pembayaran mencapai 3,04% dari PDB mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kuartal 1 2018 (2,21%).

Kondisi ekonomi Indonesia

Berdasarkan data tersebut, benar bahwa ekonomi RI mengalami guncangan terutama pada indikator nilai tukar, cadangan devisa dan defisit neraca pembayaran. Namun, belum sampai level lampu merah mengingat tiga indikator kunci (PDB, inflasi, dan kesempatan kerja) masih berada pada level yang tidak membahayakan.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi memang dipastikan terjadi akibat guncangan eksternal itu. Berdasarkan hasil forecasting World Bank (2018), pada 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi RI akan berada di level 5,2%, IHK di 2018 sekitar 3,4% dan meningkat menjadi 3,7% di 2019.

Hasil estimasi World Bank juga menyatakan defisit neraca berjalan pada kisaran 2,4% (2018) dan 2,3% (2019) dari PDB. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga (inflasi) tentu saja harus diwaspadai pemerintah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi pelemahan kurs rupiah itu. Di antaranya dengan penerapan kewajiban pemakaian biodiesel (B20), pengembangan pariwisata, menaikkan BI rate, memberikan fasilitasi ekspor, dan mengurangi impor barang modal. Tiap upaya itu memiliki tantangan dan hambatan tersendiri dan menuntut upaya yang konsisten dari pemerintah dalam pelaksanaannya.

Di samping itu, kondisi ekonomi yang mengalami guncangan saat ini dapat dijadikan momentum untuk kembali menggiatkan upaya pemangkasan biaya produksi. Terutama biaya siluman yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha. Saber pungli harus kembali diaktifkan pemerintah agar produksi dan distribusi barang di RI dapat dilakukan produsen secara efisien.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More