Bupati Bekasi: Demi Allah Saya tidak Tahu Apa-Apa

Penulis: Gana Buana Pada: Senin, 15 Okt 2018, 16:35 WIB Megapolitan
Bupati Bekasi: Demi Allah Saya tidak Tahu Apa-Apa

FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani

BUPATI Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengaku tidak tahu persis kasus apa yang membelit anak buahnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang hingga tersandung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, ia mengaku telah lama menasihati agar para pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi untuk hati-hati.

"Saya sudah tekankan sejak awal tahun kepada Bu Tina (Kasi Bidang Tata Ruang) ke Bu Neneng (Kabid Tata Tuang). Saya sudah imbau untuk hati-hati," kata Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin kepada wartawan di ruang kerjanya, Sukamahi, Cikarang Pusat, Senin (15/10).

Neneng mengaku, saat kejadian operasi itu dirinya sedang berada di dalam rumah. Adanya penyegelan ruang kerja PUPR, ia baru mempercayai setelah sejumlah kepala dinas, termasuk sekretaris daerah memberitahukannya.

"Saya ditelepon Pak Sekda memberi tahu katanya ada penggeledahan, sudah begitu saja informasi yang saya dapat," jelasnya.

Ditanyakan apakah memgetahui ada pekerjaan yang mencurigakan, Neneng sontak bersumpah tidak mengetahui apa-apa.

"Demi Allah saya tidak tahu," tegasnya.

Menyangkut pelayanan yang ada di PUPR, Neneng hanya bisa pasrah. Sebab, kejadian ini bisa memengaruhi pegawai lain. Hanya saja, ia akan mengupayakan sebisa mungkin pelayanan di Dinas PUPR tetap berjalan seperti biasa.

"Karena kondisinya seperti ini ya mau bagaimana lagi, tetap akan kita upayakan tetap berjalan," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, 10 pejabat dan swasta di lingkungan Pemkab Bekasi terkena OTT KPK, pada Minggu (14/10) kemarin. Atas kejadian itu, ruang kerja Dinas PUPR langsung disegel menggunakan stiker lembaga antirasywah tersebut. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More