Guru Besar UGM Sebut Ancaman DO Sebagai Kebohongan Publik

Penulis: Antara Pada: Minggu, 14 Okt 2018, 12:00 WIB Politik dan Hukum
Guru Besar UGM Sebut Ancaman DO Sebagai Kebohongan Publik

Ilustrasi

GURU Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Eddy OS Hiariej menyatakan berita yang menyebabut mahasiswa penyelenggara seminar di Fakultas Peternakan terancam drop out (DO) dan ada tekanan dari intel adalah 100% adalah kebohongan publik.

"Tidaklah mungkin UGM sebagai institusi berintegritas yang reputasinya telah mendunia melakukan intimidasi akademik," tegas Eddy dalam keterangan yang diterima, Minggu (14/10).

Dia juga menjelaskan dirinya telah mengonfirmasi kejadian pembatalan seminar di Fakultas Peternakan UGM yang menghadirkan pembicara dua mantan menteri, Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan, kepada Dekan Fakultas Peternakan Ali Agus.

"Peternakan sangat tepat dalam menjaga kenetralan UGM sebagai institusi akademik," kata Guru Besar UGM itu.

Atas tindakan Dekan Fakultas Peternakan ini, Eddy juga berpendapat kampus adalah lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik.

"Kampus adalah institusi independen yang nonpartisan, namun tidak tabu berbicara politik," imbuhnya.

Dalam konteks kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif 2019, Eddy menyatakan, UGM sebagai institusi pendidikan sejak Pemilu 1999 telah menunjukkan kenetralannya.

Rektor 1998-2002 Ichlasul Amal , justru mengadakan Dialog Nasional untuk mengundang semua parpol menyampaikan visi-misi, ungkap Eddy Hieriej.

"Demikian pula dalam Pilpres 2004, Sofian Effendi sebagai Rektor mengizinkan debat calon presiden secara berimbang," ungkapnya.

Dia mengatakan kalau memang ingin menggalang dukungan dari kalangan kampus hendaklah menggunakan cara-cara yang beradab dan beretika secara jujur serta terbuka untuk mengadakan suatu debat publik secara berimbang dengan menghadirkan juga pasangan calon lainnya, sehingga visi-misi dari para kandidat dapat dinilai secara ilmiah. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More