Angka Perkawinan Anak di Indonesia Menghawatirkan

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Minggu, 14 Okt 2018, 12:15 WIB Humaniora
Angka Perkawinan Anak di Indonesia Menghawatirkan

Ilustrasi

INDONESIA merupakan salah satu dari sepuluh negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Data yang dihimpun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Indonesia ada di urutan tertinggi kedua di perkawinan anak di ASEAN setelah Kamboja. Kondisi itu mengundang kekhawatiran dari banyak pihak sebab perkawinan anak berpotensi membuat mereka putus sekolah.

"Menurut data, 1 dari 4 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, sementara terdapat 375 anak perempuan dinikahkan setiap harinya,"  ujar Advocacy and Campaign Director Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSYC) Tata Sudrajat, dalam acara aksi eksperimen sosial dengan menggelar pernikahan antara seorang pria tua dan anak perempuan di kawasan Hari Bebas Kendaraan, di Jalan Sudirman, Minggu (14/10). Aksi itu dilakukan berkenaan dengan Hari Anak Perempuan Internasional.

Tata mengatakan YSTC, mitra Save the Children, bersama jaringan Proklamasi Anak Indonesia, Jaringan AKSI dan para relawan melakukan eksperimen sosial tersebut sebagai wujud perhatian YSTC terhadap kasus pernikahan anak yang masih marak di Indonesia sehingga semua pihak tergerak memberikan perhatian pada perkawinan anak.

Ia juga mengungkapkan YSTC telah melakukan penelitian tentang anak yang tereksklusi dari hak-hak mereka. Hasil temuan menunjukkan salah satu penyebab eksklusi anak ini ialah perkawinan anak. Dampaknya mereka melahirkan sebelum usia 18.

"Anak-anak yang menikah di usia sebelum 18 tahun berpotensi tidak meneruskan pendidikan mereka," ucap Tata.

Perkawinan anak, ujarnya, berdampak pada permasalahan tidak hanya hak pendidikan yang terampas, tetapi juga masalah kesehatan.

Hamil pada usia anak-anak, terang Tata, dapat meningkatkan risiko kematian bayi dan ibu meninggal.

Dengan rendahnya tingkat pendidikan anak, terang Tata, potensi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari menjadi rendah, sehingga kemiskinan akan terus terjadi.

"Jika kita tidak melakukan apapun, sama artinya kita membiarkan anak-anak direnggut hak-hak dan masa kanak-kanaknya di depan mata kita," tukasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More