Pengawasan dan Eksekusi Kesepakatan Menjadi Penting

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Minggu, 14 Okt 2018, 10:30 WIB Ekonomi
Pengawasan dan Eksekusi Kesepakatan Menjadi Penting

ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan

PADA pertemuan tahunan Internasional Monetary Fund (IMF)–Bank Dunia 2018 telah terjadi beberapa kesepakatan antara Indonesia dengan banyak negara lain, salah satunya mengenai investasi dan infrastruktur.

Meteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kesepakatan ini bukan hanya menghasilkan angka, tetapi harus dijaga arahnya. Masing-masing kementerian kini sedang memilah kesepakatan mana yang harus ditindaklanjuti segera.

“Misal saya dengan CEO Standard Chartered. Mereka menawarkan memakai networknya untuk merekolasi industri Taipei dari Tiongkok ke Indonesia. Kami bisa sediakan special ecoomy zone dan tax holiday, tergantung size investasi yang Taipei berikan. Kami langsung membuat time table. Setelah sepakat mereka siapkan tim ke Taipei,” ungkap Luhut.

Namun, hambatannya setelah tejadi kesepakatan. Diakui Luhut, Indonesia lemah eksekusi dan pengawasan. Karenanya, pemerintah berintegrasi dan sepakat menderegulasi beberapa aturan untuk cepat tanggap menindaklanjuti kesepakatan.

“Makanya Ini yang harus jaga. Bagaimana kesepakatan itu benar jalan dan terealisasi,” kata Luhut. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More