Kritik Harus Bijak bukan dengan Berita Bohong

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani putri@mediaindonesia.com Pada: Minggu, 14 Okt 2018, 09:45 WIB Politik dan Hukum
Kritik Harus Bijak bukan dengan Berita Bohong

MI/RAMDANI

KRITIK terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan dibutuhkan dalam suatu negara demokrasi.

Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bijak dan tidak mengandung berita bohong atau hoaks.

"Kalau orang mau mengkritik pemerintah Pak (Presiden) Joko Widodo, silakan saja. Pasti masih banyak hal yang masih bisa diperbaiki dan akan dijawab, tetapi jangan pakai bohong, jangan pakai hoaks. Itu tidak baik," ujar rohaniwan Katolik sekaligus budayawan, Romo Franz Magnis Suseno, dalam dialog peradaban lintas agama, di Jakarta, kemarin.

Sejumlah tokoh lintas agama hadir dalam dialog tersebut. Selain Romo Magnis, dialog dihadiri putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, Pendeta Martin Lukito Sinaga, Bikkhu Dammashubo Mahatera, dan Al-Habib Umar bin Hafidz.

Romo Magnis mengatakan kritik harus berisi masukan yang membangun, bukan berita bohong yang memprovokasi dan memicu kegaduhan.

Pernyataan Romo Magnis tersebut salah satunya mengarah pada kasus hoaks yang dibuat Ratna Sarumpaet. Kasus Ratna, menurutnya, harus dijadikan sebagai pelajaran berharga dan tidak boleh terulang.

"Ya, hoaks Mbak Ratna itu suatu kebutuhan. Kalau saya, ya jangan diulangi lagi seperti ini. Mungkin tidak disadari betapa bodohnya, mudah ketahuan jadi kita sebaiknya, ya berpegang saja pada yang benar dan fakta," ujar Romo Magnis.

Ia berharap elite politik dapat menahan diri dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. "Kita berpegang saja pada yang benar, pada fakta," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 tidak memasukkan persoalan agama ke politik.

"Kami dari berbagai agama sudah saling menerima bahwa orang bisa memilih siapa saja. Jadi, jangan memasukkan perasaan agama ke dalam bidang politik," katanya.

Tangkal hoaks
Untuk mencegah beredarnya hoaks, Yenny Wahid mengatakan semua tokoh lintas agama harus mau bekerja dan bersatu untuk menangkal hoaks di masyarakat. Para pemuka agama, kata Yenny, merupakan salah satu elemen penting dalam upaya menciptakan kampanye damai.

"Adanya dialog antaragama itu penting sekali. Karena jika ada berita-berita hoaks, itu bisa langsung ditangkal. Ketika ada berita-berita fitnah dan lain-lain, sudah ada mekanisme dialog antarpemuka beragama," papar Yenny.

Yenny berharap, di masa kampanye saat ini, seluruh pemuka agama di Indonesia lebih bersatu-padu untuk menangkal hoaks di kalangan masyarakat.

"Saya berharap menjelang 2019 nanti, para pemuka agama di Indonesia lebih mempererat lagi tali silahturahim sehingga tidak gampang diprovokasi oleh berita-berita hoaks dan mudah dipecah belah," tuturnya.

Selain pemuka agama, Yenny mengatakan rasa peduli dan kesadaran untuk mau memverifikasi informasi dan tidak mudah terprovokasi juga harus dimiliki masyarakat semua kalangan. Seluruh masyarakat, kata dia,  harus membangun imunitas tinggi ada pandangan dan pemikirannya di masa kampanye hingga pemilu nanti.

"Ketika orang imunitasnya tinggi, virus yang masuk bisa ditangkal," tutup Yenny.

Pada gilirannya Pendeta Martin Lukito mengatakan masalah yang mungkin harus diperhatikan saat ini ialah persoalan mayoritas dan minoritas. Hal itu harus menjadi perhatian khususnya di tahun politik lantaran persoalan itu bisa menjadi hal yang dimanfaatkan untuk membuat perpecahan. (Pro/I-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More