Yenny Ingatkan soal Politisasi Korupsi

Penulis: (Pro/Gol/P-3) Pada: Minggu, 14 Okt 2018, 09:20 WIB Politik dan Hukum
Yenny Ingatkan soal Politisasi Korupsi

MI/SUSANTO

PUTRI Presiden RI ke-4 Gus Dur, Yenny Wahid, menyayangkan adanya politisasi informasi terkait dengan korupsi. Hal itu menurutnya merupakan hal yang seharusnya dibahas secara internal dan komprehensif, bukan dibawa ke ranah publik hingga membuat masyarakat bertanya-tanya.

Pernyataan Yenny itu terkait dengan sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, yang secara terang-terangan mengancam akan membuka dugaan korupsi yang dianggapnya dipendam KPK. Amien juga meminta agar Presiden Jokowi mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena dinilai tidak bersih.

Yenny mengatakan informasi penting seperti korupsi harusnya tidak dimainkan untuk kepentingan politik.

Hal itu akan membuat publik bertanya-tanya dan menduga ada dimensi politik yang kental dari informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut.

"Kita dorong semua institusi publik laksanakan mekanisme internal dengan baik, apa pun info masuk, investigasi saja secara internal. Tapi, kalau secara hukum tidak ada bukti, jangan dijadikan bola liar akhirnya jadi hoaks lagi," ujar Yenny di Jakarta, kemarin.

Ia menilai sikap Amien Rais itu justru bisa memicu kecurigaan publik. Masyarakat bisa saja menilai ada upaya melakukan tawar-menawar politik dengan melakukan sedikit ancaman.

"Karena Amien mengeluarkan pernyataan itu kan di sela pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan berita bohong Ratna Sarumpaet," tukasnya.

Terlebih, imbuh Yenny, kasus yang disinggung Amien sudah berlalu cukup lama. Jika memang ia telah memiliki informasi soal itu sejak lama, bungkamnya Amien selama inilah yang perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya. "Semoga segera selesai, biarkan proses hukum berjalan apa adanya, jangan dijadikan alat politik," tegasnya.

Sebelumnya, Korps Adhyaksa memastikan pihaknya akan memberikan imbalan kepada masyarakat yang bersedia melaporkan kasus dugaan korupsi. Ganjaran itu sejalan dengan PP 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kita tunggu saja seperti apa. Konsekuensinya itu (imbalan), pasti," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo, Jumat (12/10).

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More