Petani Tasikmalaya Boleh Kelola Hutan

Penulis: Budi Mulia Pada: Minggu, 14 Okt 2018, 08:30 WIB Humaniora
Petani Tasikmalaya Boleh Kelola Hutan

ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

                          

KONSEP pembentukan hutan sosial diharapkan bisa mengubah perekonomian warga desa hutan untuk menuju kehidupan lebih layak. Konsep hutan sosial merupakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

"Dengan adanya program itu, masyarakat akan diberikan pendampingan dari dinas kehutanan dan penyuluh kehutanan dalam hal pengolahan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),  Siti Nurbaya Bakar, dalam acara Dialog Nasional dengan masyarakat desa hutan, di rest area milik Perhutani, di Kampung Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.
Pada acara yang dihadiri 3.500 anggota kelompok tani di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya itu hadir pula Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Acara yang dipandu Deny Padhyangan dari P-project itu berlangsung meriah dan penuh keakraban. Tanya-jawab pun mengalir dari masyarakat yang hadir terutama mengenai tema hutan sosial yang digulirkan Kementerian LHK dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam dialog santai, humanis, yang berlangsung selama dua jam itu Siti menjelaskan, dalam hutan sosial masyarakat boleh mengolah kawasan hutan. Namun, tetap memperhatikan fungsi hutan itu sendiri.

Ia juga memberikan lahan seluas 2 hektare (ha) untuk setiap orang dengan masa pengelolaan selama 35 tahun. Ucapan Siti pun langsung disambut kegembiraan warga yang hadir.

Kepada seorang warga, Titin, yang bertanya, Siti menjelaskan, "Hutan yang kita berikan hak kelolanya masih produktif. Bisa di kawasan lindung atau hutan produksi. Untuk program itu, masyarakat yang sudah mempunyai izin pengelolaan diwajibkan mengelola 50% untuk konsep konservasi atau pelestarian hutan dan 50% untuk produksi, baik itu berupa tanaman keras yang produktif, seperti kopi atau tanaman lain yang bisa menunjang penghasilan," jelas Siti kepada Titin, seorang warga yang bertanya.

Ridwan Kamil menambahkan, permodalan yang diharapkan masyarakat akan diberikan Kredit Mesra, yaitu bantuan program kredit keuangan yang akan segera digulirkan Pemprov Jabar dalam waktu dekat ini.

Ecopontren
Dalam kunjungan kerjanya di Tasikmalaya, Menteri LHK juga memberikan pelatihan pengolahan sampah terhadap 1.000  santri Pondok Pesantren Sukahideng, Desa Sukarapih, Kecamatan Sukarame.
Pondok Pesantren Sukahideng, lanjut Siti, ditunjuk sebagai ecopontren atau pondok pesantren sadar lingkungan. Dan dinobatkan menjadi ecopontren percontohan di Jawa Barat.

"Melalui ecopontren, santri diajarkan dengan model pendidikan Islam yang juga menekankan perhatian kepada lingkungan karena selama ini programnya merupakan bukti dukungan mewujudkan lingkungan pesantren yang sarat akan nilai religi dan bersih, baik, sehat, dan hijau.

"Alhamdulillah, kedatangan Ibu Siti memberikan semangat dalam pengolahan sampah. Bantuan bangunan bank sampah, komposter, dan lainnya akan dipergunakan sebaik-baiknya," papar Ii Abdul Basith Wahab, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng. (X-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More