Satgas Pemulihan Gempa dan Tsunami Diminta Segera Bergerak

Penulis: M. Taufan SP Bustan Pada: Sabtu, 13 Okt 2018, 19:00 WIB Nusantara
Satgas Pemulihan Gempa dan Tsunami Diminta Segera Bergerak

ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang

KETUA Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, M Masykur mengapresiasi upaya pemerintah pusat membentuk satuan tugas (Satgas) dalam rangka pemulihan pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala.

Menurutnya, sebagaimana dinyatakan Wakil Presiden M Yusuf Kalla saat berkunjung di Palu, upaya percepatan pemulihan kondisi itu memang sudah sepatutnya ada organisasi negara secara adhoc yang mengurus emergency dan transisi pemulihan krisis.

Sebab, aparatur daerah tidak mungkin efektif. Terlebih, mereka juga sebagian besar adalah korban maupun keluarganya jadi korban.

"Nasib puluhan ribu warga hari ini masih hidup di tenda pengungsian dan ribuan jiwa diantaranya tidak lagi memiliki rumah tinggal," terang Masykur di Sigi, Sabtu (13/8).

Dia menyebutkan, merujuk data yang dirilis Posko Sargasgabpad, jumlah pengungsi mencapai 78.994 orang. Sedangkan rumah yang rusak ada 67.310 unit.

Oleh karenanya itu, Masykur berharap Satgas itu bisa bergerak cepat untuk bekerja. Lakukan inventarisir masalah dan rekonsolidasi data kerusakan rumah dari rusak ringan sampai berat, dari yang masih bisa dihuni sampai yang tidak lagi bisa dihuni.

"Kami anggota DPRD siap berkoordinasi dan mengambil peran strategis bila memang diperlukan. Organisasi negara dalam bentuk satuan tugas adalah kebutuhan transisi, jadi pemerintah daerah bisa beradaptasi dan berkoordinasi untuk membantu tugas-tugas strategis ini," ungkapnya.

Masykur menyebutkan, masalah krusial dalam masa pemulihan krisis adalah memastikan berapa banyak Kepala Keluarga yang harus direlokasi ke wilayah hunian baru karena lokasi tempat tinggal sebelumnya tidak memungkinkan lagi ditinggali, seperti di Kelurahan Petobo, Balaroa, pesisir pantai Palu dan Donggala, serta Desa Jono Oge dan Sibalaya Utara, Sigi.

"Gubernur bersama Wali Kota, Bupati Donggala dan Sigi diharap segera menyiapkan dimana lokasi ideal yang pas dijadikan kawasan hunian baru, bukan untuk siapa-siapa tapi demi dan atas nama keadaban dan keselamatan hidup warga," papar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu.

Namun, tambah Masykur, sebelum lebih jauh melangkah, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah pemusatan pengungsi pada titik aman dan akses pemenuhan pangan, kesehatan dan pendidikan anak-anak.

"Itu menjadi penting dan jangan sampai diabaikan," tandasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More