DPRD Belum Tentu Setujui Dana Talangan Rumah DP Nol Rupiah

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 22:10 WIB Megapolitan
DPRD Belum Tentu Setujui Dana Talangan Rumah DP Nol Rupiah

Dok. MI

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Bestari Barus mengatakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menalangi uang muka rumah DP nol rupiah lewat APBD 2019 belum tentu disetujui DPRD.

Ia beralasan anggota dewan merasa belum mendapat penjelasan yang detail terkait rencana program DP nol rupiah tersebut.

"Ya kalau buru-buru tentu saya pribadi sebagai anggota Badan Anggaran merasa bahwa tidak ada pemberian persetujuan kalau tidak ada penjelasan. Sulit untuk setuju terhadap sesuatu yang berdampak hukum tapi tidak jelas," ujar Bestari ketika dihubungi, Jumat (12/10).

Bestari menilai Pemprov DKI mestinya menyampaikan secara detail proses eksekusi program rumah DP nol rupiah kepada DPRD. Tujuannya agar pembahasan anggaran di DPRD menjadi lebih mudah. Pemprov dan DPRD pun kini tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2019 yang menjadi rancangan APBD.

"Aturan-aturannya sebaiknya disosialisasikan dulu kepada kita, baru kita bicara bagaimana progresnya. Tetapi kita belum tahu apa-apa, disuruh bahas tentu pembahasan akan menjadi alot dan panjang karena harus menghadirkan berbagai pihak supaya pembahasan anggaran itu tidak menyalahi aturan yang ada," tutur Bestari.

Selain itu, Bestari juga mempertanyakan bagaimana jaminan bahwa masyarakat akan membayar kembali dana talangan yang dibayarkan Pemprov DKI untuk uang muka rumah DP nol rupiah. Apalagi jangka waktu cicilannya cukup panjang, yakni 15 hingga 20 tahun.

"Rusunawa saja tunggakannya cukup banyak. Bagaimana dengan rusunami? Apakah skema ini sesuai dengan ketentuan perbankan kita?" ucapnya.

Aturan soal skema pembiayaan rumah DP nol rupiah terangkum di dalam Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis lalu. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More