Bawaslu Loloskan Gugatan 95 Bacaleg PBB, KPU Mungkin akan Banding

Penulis: Nurjiyanto Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 21:20 WIB Politik dan Hukum
Bawaslu Loloskan Gugatan 95 Bacaleg PBB, KPU Mungkin akan Banding

MI/Pius Erlangga

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait diloloskannya 95 bacaleg DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB)  yang namanya tidak masuk Sistem Informasi Pencalonan Pemilu (Silon) KPU.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan pihaknya akan melihat terlebih dahulu salinan putusan terkait gugatan tersebut. Hal lain yang menjadi pertimbangan ialah apakah pihak PBB juga akan mengajukan upaya hukum lain terkait putusan tersebut.

"Ya, segera. Kalau putusannya keluar, salinan sampai ke kita, sepanjang tidak ada upaya hukum lain, ya langsung kita eksekusi. Karena menurut ketentuan, kalau para pihak mengajukan upaya banding ke PTUN kan berarti belum bisa dieksekusi," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/10).

Pihaknya pun mengagendakan pembahasan sekaligus mempelajari putusan tersebut Senin mendatang.

"Mereka kan akan melakukan rapat pleno, mungkin peserta pemilu akan diundang, disampaikan bahwa terjadi perubahan DCT," ujarnya.

Sebagai informasi, Bawaslu mengabulkan gugatan sengketa yang diajukan PBB terkait 95 bakal calon anggota legislatif yang tidak lolos verifikasi KPU.

Gugatan tersebut awalnya diajukan oleh PBB terkait dua dapil yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU serta adanya 95 bacaleg yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU karena berkas persyaratannya belum lengkap lantaran namanya belum tercantum dalam Silon.

Sementara itu petitum yang disertakan dalam pengajuan sengketa gugatan ini ialah membatalkan SK DCS dan meminta KPU menerima dan melanjutkan verifikasi untuk 2 dapil dan 95 caleg tersebut. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More