KPU Buka Peluang Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

Penulis: Nurjiyanto Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 21:05 WIB Politik dan Hukum
KPU Buka Peluang Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

MI/PIUS ERLANGGA

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan usulan agar caleg mantan terpidana korupsi diumumkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 yang ditempel di tempat pemungutan suara (TPS), masih dalam tahap pertimbangan.

Ia menuturkan, opsi tersebut sudah masuk dalam bahan diskusi internal di pihaknya. Pasalnya, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dijelaskan para mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.

"Bisa saja, kalau yang itu masih dalam diskusi kita. Karena kan UU juga menyebutkan bahwa mantan terpidana itu harus declare. Nah declare itu kan bisa dimaknai juga KPU membantu men-declare itu di papan pengumuman. Sebenarnya itu sudah menjadi bahan diskusi kita, tapi kita belum memutuskan kita nanti akan melakukan yang seperti apa," ujarnya saat ditemui di kantor KPU, Jumat (12/10).

Pihaknya pernah mencoba membuat desain terkait penandaan tersebut. Namun setelah dievaluasi hal tersebut dinilai merepotkan dan tak sesuai dengan ukuran surat suara sehingga dirasa merepotkan.

Ia juga menuturkan desain surat suara sendiri sudah diatur berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 sehingga tidak dimungkinkan hal-hal yang tidak ditentukan oleh undang-undang.

"Desain surat suara itu sudah ditulis rinciannya di dalam undang-undang. Misalnya untuk pemilu presiden ada gambar capres, nama, gambar partai pengusul, untuk DPR RI itu ada gambar parpol lalu nomor. Jadi kita tidak bisa mengisi surat suara dengan hal-hal yang tidak ditentukan undang-undang," ujarnya.

Sebelumnya, usulan penandaan terkait para caleg mantan napi koruptor muncul dari masyarakat. Hal tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait pelarangan mantan napi eks koruptor mencaleg yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Adanya putusan tersebut membuat mantan napi koruptor bisa masuk kedalam DCT Pileg 2019. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More