Tim TKN Nilai Kritik Tanpa Data Serupa Berdelusi

Penulis: Nurjiyanto Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 19:05 WIB Politik dan Hukum
Tim TKN Nilai Kritik Tanpa Data Serupa Berdelusi

MI/Pius Erlangga

WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menuturkan kritikan terhadap kinerja pemerintah seharusnya didasari oleh data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kritikan yang hanya didasari oleh pernyataan tanpa data tidak lebih dari sekedar slogan-slogan yang bersifat delusi serta tidak mempunyai dasar.

Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi adanya pernyataan dari Prabowo Subianto yang menilai saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami sebuah masalah, yakni tindakan pengkhianatan oleh elite bangsa terhadap rakyatnya sendiri.

"Sebaiknya kita bicara by data. Kita tidak boleh membangun delusi-delusi terus tanpa data yang konkret. Angka kemiskinan di bawah satu digit dalam sejarah baru kali ini, belum pernah sebelumnya. Jadi itu yang menurut saya beliau (Prabowo) ke depan bicara harus berbasis data yang ada," ujarnya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/10).

Karding menuturkan pemerintah era Presiden Jokowi sudah bekerja dan berhasil untuk menguasai kembali Freeport yang saat ini 51% sahamnya telah dimiliki Indonesia. Selain itu, upaya pembangunan merata hingga tingkat desa melalui dana desa merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat.

Dengan adanya contoh-contoh tersebut, Kadring menilai bahwa pernyataan Prabowo tersebut hanya sebuah selogan belaka. Apalagi, calon presiden pesaing Jokowi tersebut belum terlihat melakukan terobosan konkret.

"Mohon maaf dengan segala hormat saya kepada pak Prabowo, justru saya melihat beliau belum bekerja apa-apa untuk rakyat kita. Saya belum melihat kecuali jargon, dan bunyi-bunyian yang nilainya besar. Jadi mohon maaf sekali lagi, tanpa mengurangi hormat ke Pak Prabowo, kami belum lihat prestasi Pak Prabowo," papar Karding.

Prabowo Subianto pada kunjungannya di Rakernas LDII pada Kamis (11/10) menuturkan saat ini Indonesia menjadi negara yang rugi karena hidup dalam utang. Prabowo menilai hal tersebut dipicu oleh pengkhianatan elite-elite nasional kepada negara sehingga masyarakat terkena ibas atas adanya ketidak berpihakan tersebut.

Sebagai informasi, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, presentase penduduk miskin di Indonesia berjumlah 9,82%. Angka kemiskinan itu lebih rendah ketimbang pada September 2017 yang presentasenya tercatat 10,12%.

Angka kemiskinan 9,82% yang di bawah dua digit tersebut pun merupakan yang pertama kalinya sejak krisis moneter melanda Indonesia di 1998. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More